Berita

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon/RMOL

Politik

Buntut Provokasi Mahfud MD, Fadli Zon Minta BPIP Dibubarkan

SENIN, 29 APRIL 2019 | 16:26 WIB | LAPORAN:

. Tuntutan untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kini mulai wacanakan. BPIP dibentuk di era Presiden Joko Widodo dan diisi orang-orang dekatnya.

Tuntutan pembubaran BPIP menyusul pernyataan Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD yang menyatakan wilayahkan yang dimenangkan Capres 02 Prabowo Subianto dulunya dianggap "provinsi garis keras", yang dinilai sebagai bentuk provokasi.

Adalah Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang menggulirkan usulan itu. Pasalnya menurut dia, sedari awal dibentuk, badan itu sebenarnya sama sekali tidak perlu.


"Saya kira saya dari awal mengatakan badan ini enggak perlu. BPIP yang ada Pak Mahfud ini dibubarkan saja. Enggak ada gunanya," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (29/4).

Bukan hanya tidak ada gunanya, pembubaran PBIP kata dia harus dilakukan karena menyusul pernyataan Mahfud itu sendiri.

Sebab mestinya, sebagai salah satu pentolan dari badan yang bertugas mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila, Mahfud tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang bisa memecah belah bangsa.

"Apalagi sekarang yang bersangkutan itu memecah belah. Jadi bubarkan saja BPIP itu. Enggak ada gunanya buang-buang duit rakyat. Dan juga apa isinya? Model Pancasila seperti apa? Ini yang dimaksud dengan pembinaan Pancasila?" pungkas Fadli, wakil ketua umum Partai Gerindra itu.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya