Gelaran Pemilu 2019 atau pemilu kelima pascareformasi meninggalkan catatan yang menyesakkan dada.
Pasalnya, sudah ratusan jiwa lebih Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menghembuskan nyawa dan ribuan yang harus tergeletak sakit akibat kelelahan karena menjalankan tugas mulia melayani hak pilih rakyat.
Gelaran pemilu serentak (pemilu presiden dan pemilu legislatif) yang tidak disertai analisis beban kerja KPPS serta manajamen pemilu yang belum ramah terhadap KPPS dianggap menjadi salah satu faktor terjadinya ‘musibah’ ini.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris menyampaikan, salah satu cara negara ini bertanggung jawab dan memberi penghormatan serta penghargaan kepada KPPS yang meninggal adalah mengevaluasi total manajemen penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Harusnya, saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pada Pemilu 2019 harus digelar serentak, para pengambil kebijakan di negeri ini terutama para pembuat UU (pemerintah dan DPR) dan penyelenggara pemilu, terutama KPU memikirkan beban kerja yang akan ditanggung KPPS akibat pemilu digabung," kata Fahira.
"Menggelar Pilpres dan Pileg bersamaan pasti menguras fisik dan psikis KPPS. Tidak hanya membuat proses di TPS menjadi lebih lama, tetapi pasti lebih banyak detil yang harus diperhatikan. Dan ini sangat melelahkan," terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Fahira, pemilu 2024 dan seterusnya analisis beban KPPS harus jadi prioritas pelaksaanan pemilu.
"Saya berharap pemilu selanjutnya, pilpres dan pileg dipisah saja," tegasnya.
Menurut Fahira, menjadi KPPS tidak hanya menguras tenaga tetapi juga pikiran atau psikis. Jika merujuk UU 7/2017 tentang Pemilu dan berbagai Peraturan KPU, tanggung jawab dan beban yang harus dipukul petugas KPPS begitu detail dan komprehensif serta harus berhadapan langsung dengan pemilih.
Belum lagi begitu banyaknya deretan aturan sanksi hukum bagi petugas KPPS dalam UU Pemilu.
“Sedikit aja ada kekeliruan sanksi hukum menanti. Hal-hal teknis yang bagi kita kecil, misalnya logistik terlambat sampai ke TPS, menjadi beban pikiran besar bagi KPPS. Belum lagi berbagai protes yang mereka harus terima dari pemilih. Mereka itu ujung tombak pemilu kita," pungkas Senator Jakarta ini.
