Berita

Fachrul Rozi dan Mahfud MD/Net

Politik

Soal Garis Keras, Senator: Mahfud MD Harus Minta Maaf Ke Rakyat Aceh

SENIN, 29 APRIL 2019 | 08:39 WIB | LAPORAN:

Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang menggunakan narasi daerah Prabowo menang sebagai Islam 'garis keras' dinilai tidaklah ilmiah.

Salah satu provinsi yang disinggung Mahfud adalah Aceh.

Senator muda DPD RI, Fachrul Razi curiga Mahfud berupaya mengalihkan isu kecurangan pemilu lewat pernyataannya itu.


"Itu adalah pernyataan untuk pengalihan isu kecurangan pemilu agar masyarakat terfokus pada isu daerah yang diklaim radikal," kata Fachrul dalam keterangannya di Jakarta.

Fachrul menekankan, kecurangan Pilpres 2019  sudah masif, sistematis dan terstruktur. Sebagai mantan hakim di MK, ia yakin Mahfud paham betul bagaimana pihak yang merasa dicurangi pada saat melakukan gugatan di MK juga akan mudah dikalahkan nantinya.

"Mahfud mengalihkan dengan isu murah itu agar publik terkonsentrasi pada isu tersebut. Ini cara-cara panik seorang profesor yang kami tahu beliau berpihak ke mana," tegas senator asala Aceh ini.

Ditambah rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 dalam waktu dekat melaksanakan ‎Ijtima ulama III menyikapi kecurangan Pilpres 2019.

"Pernyataan Mahfud juga bertujuan untuk meredam isu agar Ijtima Ulama Jilid 3 agar gagal dilaksanakan," tegasnya.

"Apapun niat statement Mahfud MD, sebagai senator wakil Aceh saya meminta Mahfud MD minta maaf kepada rakyat Aceh," desak Fachrul.

Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) K.H Ahmad Sobri Lubis melalui rekaman video yang tersebar di media sosial menyatakan akan ada Ijtima Ulama ketiga usai Pemilu 2019.

Ijtima ketiga akan menentukan sikap yang ditempuh ulama dan umat Islam dalam menyikapi kecurangan dalam pemilu 2019.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya