Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Other Belt

SENIN, 29 APRIL 2019 | 05:00 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

MUKTAMAR kedua OBOR ditutup dengan komitmen baru: memperbaiki tata kelola. Antara lain akan lebih memperhatikan kelangsungan kemampuan pembayaran utang nasabahnya.

Dengan demikian stigma  'jebakan utang' lewat OBOR bisa ditepis.

Komitmen lainnya tidak kalah penting: proyek OBOR akan lebih memperhitungkan dampak lingkungan. Juga akan menerima skema keragaman sumber dana. Bisa saja proyek OBOR didanai bersama. Dengan mengikutkan dana dari negara lain.


Komitmen berikutnya: proyek OBOR tidak menjadi sumber korupsi. Terutama di negara penerima proyek. Itulah hasil besar muktamar One Belt One Road yang kedua. Yang dilaksanakan di Beijing selama tiga hari. Ditutup dengan konferensi pers Presiden Xi Jinping Jumat lalu.

Indonesia sendiri mendapat 23 proyek. Yang sifatnya business to business. Dari swasta ke swasta. Tidak melibatkan negara. Dalam istilah Menko Maritim Luhut Panjaitan: tidak akan membebani negara. Menko memang hadir di muktamar itu. Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Puluhan pengusaha tampak di sana juga.

Bagi Tiongkok sukses itu bertambah: muktamar kedua ini lebih besar. Lebih banyak kepala pemerintahan hadir. Dari 29 menjadi 37. Lebih banyak negara yang datang: 150 negara. Termasuk peserta baru seperti Austria, Portugal, Thailand, Uni Emirat Arab, Italia dan Singapura. Saya baru sadar Singapura tidak hadir di muktamar pertama. Waktu itu Singapura punya masalah dengan Tiongkok. Soal Taiwan. India dan Amerika tetap absen.

Muktamar itu diakhiri dengan komunike bersama. Semua kepala pemerintahan menandatanganinya. Tanpa takut pada kerdipan Amerika.

Para pengusaha juga menandatangani MoU. Tidak hanya dari Asia. Juga Eropa, Amerika Latin, Pasifik Selatan dan Afrika. Banyaknya 283 proyek. Mencapai nilai 64 miliar dolar. Hampir Rp 1.000 triliun.

Tentu Xi Jinping mempromosikan proyek OBOR yang berhasil. Misalnya pembangunan pelabuhan Peraeus di Yunani. Yang ekonomi negara itu lagi sulit. "Di tahun 2007 pelabuhan itu tidak masuk 15 besar di Eropa," katanya. "Tahun lalu sudah menjadi pelabuhan terbesar ke 6," tambahnya.

Itulah yang dilihat Italia. Negara di sebelahnya. Yang akhirnya menyerah. Dengan mengajukan pembangunan pelabuhan Trieste ke OBOR.

Contoh lain di Serbia. Yang industri bajanya nyaris bangkrut. Pabrik Smederevi itu akhirnya dibangun ulang oleh Tiongkok. "Sekarang menjadi pengekspor terbesar di Serbia," kata Xi Jinping.

Soal tenaga kerja tidak disinggung dalam komunike. Mungkin lupa. Mungkin sudah masuk dalam bab 'lingkungan'. Yang jelas, dalam pemandangan umum, soal tenaga kerja ini mengemuka: perlunya peningkatan kemampuan tenaga kerja di negara penerima. Proyek-proyek besar Jepang, misalnya, tidak pernah ada masalah besar di bidang tenaga kerja.

What next?

Sebenarnya baik sekali kalau ada muktamar tandingan. Yang diadakan Amerika atau Jepang. Terserahlah di mana dilakukan. Apa pun namanya. Misalnya 'Muktamar Many Belts Many Roads'. Sponsornya bisa USAID Amerika atau JBIC Jepang.

Dua lembaga itu sangat bersejarah. Dalam ikut membangun negara miskin. Melalui bantuan pinjamannya yang jangka panjang. Yang bunganya sangat murah. Yang belakangan ini redup.
 
Kita pengin juga mendengar apakah ada pemikiran baru di sisi sana. Soal pemikiran baru itu saya sudah tahu: ada. USAID sudah dilebur ke dalam lembaga baru. Agar punya memampuan baru. Juga sudah ada alokasi khusus untuk pembangunan Asia Pacific.

Tapi seperti kebiasaan mereka, semuanya kalah cepat. Belum ada perkembangan yang terlihat di lembaga baru itu. Siapa tahu muktamar tandingan bisa mempercepatnya.
 
Kalau perlu pimpinan muktamarnya Spiderman dari Hollywood.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya