Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Other Belt

SENIN, 29 APRIL 2019 | 05:00 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

MUKTAMAR kedua OBOR ditutup dengan komitmen baru: memperbaiki tata kelola. Antara lain akan lebih memperhatikan kelangsungan kemampuan pembayaran utang nasabahnya.

Dengan demikian stigma  'jebakan utang' lewat OBOR bisa ditepis.

Komitmen lainnya tidak kalah penting: proyek OBOR akan lebih memperhitungkan dampak lingkungan. Juga akan menerima skema keragaman sumber dana. Bisa saja proyek OBOR didanai bersama. Dengan mengikutkan dana dari negara lain.


Komitmen berikutnya: proyek OBOR tidak menjadi sumber korupsi. Terutama di negara penerima proyek. Itulah hasil besar muktamar One Belt One Road yang kedua. Yang dilaksanakan di Beijing selama tiga hari. Ditutup dengan konferensi pers Presiden Xi Jinping Jumat lalu.

Indonesia sendiri mendapat 23 proyek. Yang sifatnya business to business. Dari swasta ke swasta. Tidak melibatkan negara. Dalam istilah Menko Maritim Luhut Panjaitan: tidak akan membebani negara. Menko memang hadir di muktamar itu. Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Puluhan pengusaha tampak di sana juga.

Bagi Tiongkok sukses itu bertambah: muktamar kedua ini lebih besar. Lebih banyak kepala pemerintahan hadir. Dari 29 menjadi 37. Lebih banyak negara yang datang: 150 negara. Termasuk peserta baru seperti Austria, Portugal, Thailand, Uni Emirat Arab, Italia dan Singapura. Saya baru sadar Singapura tidak hadir di muktamar pertama. Waktu itu Singapura punya masalah dengan Tiongkok. Soal Taiwan. India dan Amerika tetap absen.

Muktamar itu diakhiri dengan komunike bersama. Semua kepala pemerintahan menandatanganinya. Tanpa takut pada kerdipan Amerika.

Para pengusaha juga menandatangani MoU. Tidak hanya dari Asia. Juga Eropa, Amerika Latin, Pasifik Selatan dan Afrika. Banyaknya 283 proyek. Mencapai nilai 64 miliar dolar. Hampir Rp 1.000 triliun.

Tentu Xi Jinping mempromosikan proyek OBOR yang berhasil. Misalnya pembangunan pelabuhan Peraeus di Yunani. Yang ekonomi negara itu lagi sulit. "Di tahun 2007 pelabuhan itu tidak masuk 15 besar di Eropa," katanya. "Tahun lalu sudah menjadi pelabuhan terbesar ke 6," tambahnya.

Itulah yang dilihat Italia. Negara di sebelahnya. Yang akhirnya menyerah. Dengan mengajukan pembangunan pelabuhan Trieste ke OBOR.

Contoh lain di Serbia. Yang industri bajanya nyaris bangkrut. Pabrik Smederevi itu akhirnya dibangun ulang oleh Tiongkok. "Sekarang menjadi pengekspor terbesar di Serbia," kata Xi Jinping.

Soal tenaga kerja tidak disinggung dalam komunike. Mungkin lupa. Mungkin sudah masuk dalam bab 'lingkungan'. Yang jelas, dalam pemandangan umum, soal tenaga kerja ini mengemuka: perlunya peningkatan kemampuan tenaga kerja di negara penerima. Proyek-proyek besar Jepang, misalnya, tidak pernah ada masalah besar di bidang tenaga kerja.

What next?

Sebenarnya baik sekali kalau ada muktamar tandingan. Yang diadakan Amerika atau Jepang. Terserahlah di mana dilakukan. Apa pun namanya. Misalnya 'Muktamar Many Belts Many Roads'. Sponsornya bisa USAID Amerika atau JBIC Jepang.

Dua lembaga itu sangat bersejarah. Dalam ikut membangun negara miskin. Melalui bantuan pinjamannya yang jangka panjang. Yang bunganya sangat murah. Yang belakangan ini redup.
 
Kita pengin juga mendengar apakah ada pemikiran baru di sisi sana. Soal pemikiran baru itu saya sudah tahu: ada. USAID sudah dilebur ke dalam lembaga baru. Agar punya memampuan baru. Juga sudah ada alokasi khusus untuk pembangunan Asia Pacific.

Tapi seperti kebiasaan mereka, semuanya kalah cepat. Belum ada perkembangan yang terlihat di lembaga baru itu. Siapa tahu muktamar tandingan bisa mempercepatnya.
 
Kalau perlu pimpinan muktamarnya Spiderman dari Hollywood.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya