Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Ramai 'Serang' Mahfud MD Karena Provinsi Garis Keras, Salah Satunya Dari Karni Ilyas

SENIN, 29 APRIL 2019 | 01:57 WIB | LAPORAN:

Pernyataan Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam potongan video yang menyebut provinsi dimana pasangan 02 menang adalah provinsi yang garis keras dalam hal agama berbuntut panjang.

Alhasil, akibat pernyataan itu, twitter Mahfud MD pun 'diserang' oleh netizen yang meminta penjelasan terkait pernyataan yang berkesan negatif itu.

Mahfud pun membeberkan penjelasnnya, salah satunya saat meladeni pertanyaan dari Politkus PKS asal Sumater Barat, Refrizal yang tidak terima dengan pernyataan Mahfud sola provinsi garis keras.


Dalam cuitannya, Mahfud menjelaskan bila dalam video itu, ia mengatakan ada kata "dulu" yang tidak dimaknai oleh sebagaian orang dalam pernyataannya yang menyebut provinsi garis keras.

"Pak Refrizal, karena Anda teman saya maka saya jelaskan. Anda belum melihat video yang saya katakan sehingga responnya buru-buru. Anda terprovokasi oleh Said Didu, hahaha? Saya bilang, Pak Jokowi kalah di provinsi yang "dulunya" adalah tempat garis keras dalam keagamaan. Makanya Pak Jokowi perlu rekonsiliasi," tulis Mahfud, Minggu (28/4).

Mahfud menjelaskan, dirinya mengatakan dulu karena memiliki dua alasan. "Saya katakan DULU-nya karena dua alasan: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel. Lht di video ada kata "dulu". Puluhan tahun terakhir sudah menyatu. Maka saya usul Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka," jelas Mahfud.

Alasan kedua, Mahfud mengatakan hal itu karena merasa pernyataannya tersebut merupakan bagian dari informasi sejarah. Dan merasa hal itu tidak salah untuk disampaikan.

"Pak Refrizal, generasi yang lahir sejak tahun 1970-an banyak yang tidak tahu bahwa "dulu" ada itu. Sekarang sih tidak. Dimana salahnya saya mengatakan itu? Itu kan sejarah? Makanya saya usul agar Pak Jokowi merangkul mereka degan rekonsiliasi segera agar pembelahan tidak berlanjut sampai 2024," paparnya.

Belakangan, jawaban Mahfud kepada Refrizal menjadi bulan-bulanan netizan. Salah satunya bahkan datang dari host senior ILC, Karni Ilyas. Karni ikut meluruskan pernyataan Mahfud soal PRRI.

"Sekadar meluruskan Prof Mahfud. PRRI/Permesta bukan pemberontakan dengan ideologi agama. Pemimpin perlawanan Kolonel Simbolon (Medan), Letkol A.Husein (Padang), Letkol Ismail Lengah (Riau), Kol Kawilarang dan Lekol V. Samual (Sul-Ut). Tidak ada hubungannya denga daerah Islam garis keras," tulis Karni.

Senada dengan Karni, netizen juga ikut bersuara. Sanggahan lain datang dari Young Lawyer atau @dusrimulya yang menyebut Mahfud ngawur.

"Anda ngawur. PRRI di Sumbar itu tak ada kaitannya dengan Islam Garis Keras.cPRRI itu murni kekecewaan tokoh-tokoh Sumatera Tengah dan Sulut pada Rezim Soekarno. Murni politik tanpa kaitan dengan kelompok Islam. Memangnya Kolonel D.J Somba dan J.F Waraow itu Muslim? Mereka tokoh PRRI juga," tulis akun tersebut.

Kritik lain datang dari akun see-Y08. Ia mengatakan pernyataan Mahfud sudah masuk kategori menghina. "Dan Anda juga ga sebutkan Pak Mahfud, kalau DULU rakyat Aceh saweran menyumbang beli pesawat untuk kemerdekaan RI. Anda DULU ngapain? DULU di Sumbar juga pernah jadi salah satu Ibukota darurat RI saat dalam keadaan bahaya. Anda DULU ngapain? Menghina, tapi cacat logika," tulis akun itu.

Kritik lebih halus datang dari Asri Tadda, dia mengaku kasihan melihat Mahfud membela diri dari pernyataan kontoversialnya dan menyarankan agar Mahfud segera meminta maaf kepada publik.

"Kasihan Prof Mahfud ini. Akui saja khilaf lalu minta maaf. Masalah bangsa ini sudah sangat banyak dan berat, jangan menambahnya lagi dengan hal seperti ini," tulisnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya