Berita

Sandi Uno/RMOL

Politik

Sandiaga Dukung Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu 2019

MINGGU, 28 APRIL 2019 | 21:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

. Rencana pembentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pilpres 2019 terdengar usai hari pencoblosan. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mendukung wacana yang diutarakan Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar.

Menurut Sandi, tim pencari fakta kecurangan Pilpres harus dari lembaga-lembaga yang independen dan dapat dipercaya. Sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemilu.

"Kami mendukung adanya tim pencari fakta kecurangan yang independen, karena rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem itu sekarang dalam tingkat yang mungkin harus dibantu oleh lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga-lembaga yang merepresentasikan gerakan masyarakat ini," ucap Sandiaga Uno, Minggu (28/4).


Rencana tersebut juga telah ditanggapi oleh beberapa Politisi Badan Pemenang Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi maupun Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Amin.

Tak hanya itu, penyelenggara pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah memberikan tanggapannya terhadap rencana pembentukan tim pencari fakta kecurangan Pilpres 2019.

Rencana pembentukan tim tersebut muncul setelah banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Sandi, kecurangan yang terjadi sangatlah banyak. Hal tersebut diakuinya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat lebih dari seribu laporan.

"Ini yang harus hati-hati, karena kita ingin pemilu yang berkeadilan, martabat, bagi penyelenggara pemilu gak berkepihakan jadi harus dipastikan. Jadi BPN Seknes (Sekertaris Nasional) sudah membuka 1500 lebih sudah dilaporkan, itu jumlahnya kalo ribuan bukan lagi kasus perkasus ya tapi sistem," jelas Sandi.

Sehingga, Sandi berharap kepada penyelenggara pemilu untuk memproses terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi.

"Jadi ini harus ditanggapi dengan cepat oleh penyelenggara pemilu," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya