Berita

Sandi Uno/RMOL

Politik

Sandiaga Dukung Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu 2019

MINGGU, 28 APRIL 2019 | 21:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

. Rencana pembentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pilpres 2019 terdengar usai hari pencoblosan. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mendukung wacana yang diutarakan Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar.

Menurut Sandi, tim pencari fakta kecurangan Pilpres harus dari lembaga-lembaga yang independen dan dapat dipercaya. Sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemilu.

"Kami mendukung adanya tim pencari fakta kecurangan yang independen, karena rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem itu sekarang dalam tingkat yang mungkin harus dibantu oleh lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga-lembaga yang merepresentasikan gerakan masyarakat ini," ucap Sandiaga Uno, Minggu (28/4).


Rencana tersebut juga telah ditanggapi oleh beberapa Politisi Badan Pemenang Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi maupun Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Amin.

Tak hanya itu, penyelenggara pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah memberikan tanggapannya terhadap rencana pembentukan tim pencari fakta kecurangan Pilpres 2019.

Rencana pembentukan tim tersebut muncul setelah banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Sandi, kecurangan yang terjadi sangatlah banyak. Hal tersebut diakuinya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat lebih dari seribu laporan.

"Ini yang harus hati-hati, karena kita ingin pemilu yang berkeadilan, martabat, bagi penyelenggara pemilu gak berkepihakan jadi harus dipastikan. Jadi BPN Seknes (Sekertaris Nasional) sudah membuka 1500 lebih sudah dilaporkan, itu jumlahnya kalo ribuan bukan lagi kasus perkasus ya tapi sistem," jelas Sandi.

Sehingga, Sandi berharap kepada penyelenggara pemilu untuk memproses terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi.

"Jadi ini harus ditanggapi dengan cepat oleh penyelenggara pemilu," tandasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya