. Jika tanpa didahului kajian yang jelas, Pelabuhan Kuala Tanjung tidak dapat diterima masuk dalam skema One Belt One Road (OBOR)
Hal itu ditegaskan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menanggapi penandatanganan kesepakatan proyek tersebut oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin dan Wakil Menteri Bappenas China, Ning Jizhe di sela-sela Belt and Road Forum di Beijing, China, Sabtu (27/4).
"Kita kaji dulu. Selama itu menjadikan positif memajukan rakyat Sumut dan benar adanya kita terima, tapi harus jelas. Sumut siap membuka tangan siapapun welcome tapi harus pasti. Rakyat harus makmur," ungkap Edy.
Skema-skema kerjasama dengan negara asing terutama China oleh beberapa pakar ekonomi selalu direkomendasikan untuk dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Sebab, pada beberapa negara proyek kerjasama tersebut justru memuluskan strategi
"loan to own" mereka untuk menguasai aset-aset ekonomi strategis pada negara-negara lain. Edy mengaku hal seperti ini tidak dapat diterima.
"Kalau itu terjadi, makanya harus kita pelajari termasuk pers ikut mengawal. Kalau itu direncanakan oleh mereka kita tak boleh menerima hal-hal seperti itu," ujar Gubernur Sumatera Utara dikutip
Kantor Berita RMOL Sumut, Minggu (28/4).
Edi menegaskan, karena Sumut ini bukan berhenti kekuasaannya pada saat dinasti saya. "Masih banyak dinasti-dinasti kedepan untuk memakmurkan rakyat."
Sebelumnya Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut mengatakan kerjasama dengan China dilakukan untuk meningkatkan performa Kuala Tanjung.
"Mereka bersedia memanfaatkan network mereka untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung," kata Luhut.
Sumatera Utara menjadi satu dari empat koridor yang ditawarkan Indonesia untuk masuk dalam skema OBOR di samping Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Bali. Selain Kuala Tanjung, dua proyek yang akan ikut jalur sutra China dalam waktu dekat yaitu Kawasan Industri Sei Mangke dan Bandara Kualanamu.
