KPU Harus Diaudit lantaran Pemilu 2019 Banyak Masalah

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan menyoroti banyaknya permasalahan yang ditemui terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Mulai dari logistik seperti kotak suara kardus, distribusi ke daerah-daerah yang tak sampai tepat waktu, polemik jumlah data pemilih, hingga tudingan adanya kecurangan dalam penghitungan suara hasil pemilu pun tak luput dari sorotannya.

"Anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup besar, kurang lebih Rp 25 triliun sekian, sehingga harapannya KPU melaksanakan pemilu ini penuh tanggung jawab," kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/4).

Dijelaskan, anggaran yang begitu besar semestinya memberikan keleluasaan bagi KPU untuk menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas. Bukan pemilu yang bermasalah, hingga memakan banyak korban.

Oleh karena itu, untuk memperjelas alokasi dana penyelenggaraan pemilu, ia pun menegaskan bahwa KPU perlu diaudit dalam waktu dekat demi menghindari munculnya masalah lain di kemudian hari.

"Wajar kalau diaudit. Mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar," kata Ismail.

Lebih lanjut Ismail pun mengaku prihatin atas meninggalnya 230 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas kejadian ini, ia meminta agar KPU dan pemerintah segera memberi perhatian lebih terhadap para korban.

"Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka di bawah yang menjadi korban ini mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi," tukasnya.