Berita

Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade/Net

Politik

PEMILU 2019

Sindir KPU Dan Bawaslu, Jubir BPN: Kalau Tidak Salah Ngapain Takut TPF

SABTU, 27 APRIL 2019 | 15:42 WIB | LAPORAN:

. Tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019 yang juga ikut didorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bukanlah bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, BPN mendorong pembentukan TPF justru karena ingin penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu memastikan ke publik bahwa mereka sesungguhnya telah bekerja dengan baik.

"Tim pencari fakta ini bukan untuk mendelegitimasi peran KPU dan Bawaslu yang sudah bekerja keras," tegas Andre dalam diskusi bertajuk publik bertajuk "Silent Killer Pemilu Serentak" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).


Ditekankan politisi muda Partai Gerindra ini, pembentukan TPF dilakukan hanya karena ada beberapa kasus yang tidak mungkin diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu, sebab mereka tidak mempunyai kewenangan akan hal itu.

Misalkan, terkait adanya indikasi keterlibatan petinggi Polri dalam kecurangan pemilu dan lain sebagainya.

"Bawaslu tidak mungkin akan mampu hanya remeh temeh saja, rekomendasi dimentahkan oleh Sentra Gakkumdu. Apalagi kecurangan yang saya sampaikan tadi, indikasi yang tadi saya sampaikan (dugaan Polri)," jelasnya.

Rerkait rencana TPF baik KPU maupun Bawaslu belum menemui kata sepakat. Sebab ada yang menyambut baik, ada pula yang menolak keras. Terkait itu, Andre menegaskan, kalau memang tidak ada salah, maka pembentukan TPF bukanlah sebuah momok bagi para penyelenggara pemilu.

"Kalau tidak ada salah, ngapain takut," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya