Berita

M. Yasin Kara/RMOL

Politik

PEMILU 2019

TPF Kecurangan Pemilu Bisa Ungkap Praktik Kotor Politik Uang

SABTU, 27 APRIL 2019 | 15:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Partai Amanat Nasional (PAN) sangat setuju dengan rencana pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Apabila ada partai politik yang tidak setuju TPF tersebut, diduga mengamini kecurangan Pemilu itu sendiri.

Demikian disampaikan politisi PAN M. Yasin Kara kepada wartwan di sela-sela diskusi bertajuk "Setelah Pemilu Serentak" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/4).

"Setuju! harus diwacanakan dengan baik. kalau yang baik-baik kita setuju. Kalau kita berada di pihak tidak buruk (baik) pasti kita tidak keberatan kalau ada TPF kecurangan Pemilu," kata Yasin.


Menurutnya, rencana pembentukan TPF itu untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan Pemilu di Indinesia ke depan. Karenanya, PAN sangat setuju dengan rencana pembentukan tim tersebut.

"TPF itu kan untuk mencari yang buruk-buruk itu. Perlu, sangat perlu (dibentuk)," ujar Yasin.

Lebih lanjut, dia menilai praktik kecurangan Pemilu kali ini sangat terstruktur, sistematis dan massif. Apalagi praktek kotor politik uang sangat marak terjadi, namun tidak ada yang ditindak tegas.

"Kecurangan paling besar Pemilu 2019 adalah money politic. Persoalan paling ganjal yang utama itu kan money politic, kalau money politic bisa di cek? ya," ungkap Yasin.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya