Berita

M. Yasin Kara/RMOL

Politik

Pemilu 2019 Bukan Pemilu Aspirasi Tapi Pemilu Uang

TPF Harus Bisa Bongkar Politik Uang
SABTU, 27 APRIL 2019 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Maraknya temuan dugaan kecurangan pada Pemilu serentak 2019 menimbulkan wacana pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu.

TPF kecurangan pemilu mesti segera dibentuk mengingat urgensi pembentukan tim tersebut sangat diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pemilu.

Hal itu diungkapkan politisi PAN M. Yasin Kara usai menjadi narasumber diskusi publik bertajuk "Setelah Pemilu Serentak" di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).


"Perlu, sangat perlu sekali (TPF kecurangan Pemilu). Ini kan persoalan kualitas Pemilu. Pemilu yang bener kan rakyat memilih wakilnya untuk betul-betul menjadi wakilnya," ujar Yasin.

Dia mengatakan, indikasi kecurangan yang terjadi di Pemilu tahun ini dinilai sangat masif dan sistematis. Terlebih, praktik kotor seperti politik uang yang sangat vulgar.

"Kecurangan paling besar Pemilu 2019 adalah money politic. Jadi menurut saya itu yang paling buruk dari Pemilu ini. Karena kenapa? Ya kuat-kuatannya di uang. Jadi, ini bukan Pemilu aspirasi ini pemilu uang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yasin menilai produk kualitas Pemilu yang menurun ini nantinya tidak heran apabila menghasilkan produk kepemimpinan yang nirkualitas juga.

"Nah, ini kan yang terjadi saat ini, orang-orang bukan karena kualitasnya tapi karena uangnya mampu menjadi pemenang," tutupnya.

Pembicara lain diskusi publik "Setelah Pemilu Serentak" ada Djohermansyah Djohan (Kepala Biro Humas KPU 1999), Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2012-2017), dan Andy Budiman (Calon Anggota Legislatif PSI).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya