Berita

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman/Net

Politik

PEMILU 2019

KPU Tuding Desain Pemilu Jadi Penyebab Banyak Petugas Meninggal

SABTU, 27 APRIL 2019 | 13:18 WIB | LAPORAN:

. Desain pemilu dalam undang-undang yang begitu berat dinilai sebagai salah satu penyebab dari banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawas (Panwas) uang meninggal dunia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, potensi tentang banyak petugas yang meninggal sangat terbuka lebar. Sebab selain pemilu dilakukan secara serentak, aturan pun mengharuskan semua tahapan pemilu diselesaikan pada tepat waktu.

"KPU kan diprotes, disalahkan, tidak manusiawi orang bekerja tidak kenal waktu. Kan undang-undangnya mengatur harus selesai satu hari (perhitungan di TPS)," ujar Arief dalam diskusi bertajuk "Silent Killer Pemilu Serentak" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/4).


Hingga saat ini sudah ada 230 petugas KPPS yang meninggal dunia. Meski memakan banyak korban, Arief menekankan kalau pihaknya sebenarnya sudah berupaya untuk menekan itu.

Diantaranya dengan mengurangi kapasitas pemilih di satu tempat pemungutan suara (TPS) yang tadinya 500 pemilih, menjadi maksimal 300 pemilih.

"UU Pemilu katakan pemilih 500 per TPS, tapi KPU lakukan simulasi ternyata (KPPS) bekerja overtime, makanya dikurangi jadi 300 pemilih," jelas Arief.

Untungnya, lanjut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) pun telah memutuskan untuk memperpanjang waktu penghitungan suara selama 12 jam hingga pukul 12 siang keesokan harinya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya