Berita

Foto:RMOL

Politik

Pemilu 2019 Rusak, KPU Harus Persingkat Proses Rekapitulasi

SABTU, 27 APRIL 2019 | 12:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan secara serentak menyisakan sejumlah persoalan. Apalagi, jumlah korban dari pelaksanaan Pileg dan Pilpres terus bertambah.

Teranyar, sudah ada 230 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaporkan meninggal dunia.

Hal ini pun harus menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan Pemilu dan semua stakeholder.


Politisi PAN M. Yasin Kara mengaku ikut prihatin dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Pemilu kali ini. Menurutnya, harus ada perubahan yang substansial agar kedepan tidak terjadi lagi hal serupa.

"Pemilu 2019 ini rusak, masak sampai 230 orang meninggal. Kalau kita harus berubah mbok ya dikaji dulu secara objektif aturan-aturannya. Bahwa jangan sampai bangsa ini tertinggal dari waktu ke waktu," kata Yasin disela-sela diskusi bertajuk "Setelah Pemilu Serentak" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/4).

Di tempat yang sama, mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah menyarankan agar KPU kedepan menugaskan KPPS hanya memfoto form C-1 Plano kemudian dikirim ke server KPU pusat. Sehingga, hal teknis tersebut dapat diminimalisir kerja-kerja yang lebih efisien.

"Desain rekap kedepan harus betul-betul efisien. Saya usulkan ada mekanisme sangat mudah untuk proses rekap. Jadi, setelah penghitungan suara maka petugas KPPS itu memfoto C-1 plano dan langsung mengirim masuk datanya ke server KPU sehingga tidak diperlukan lagi ada rekap di PPK, kabupaten/kota, provinsi, itu akan memotong waktu dan efisien," beber Ferry.

Pembicara lain dalam dikusi itu, Djohermansyah Djohan (Kepala Biro Humas KPU 1999) dan Andy Budiman (Calon Anggota Legislatif PSI).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya