Berita

Foto:RMOL

Politik

Pemilu 2019 Rusak, KPU Harus Persingkat Proses Rekapitulasi

SABTU, 27 APRIL 2019 | 12:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan secara serentak menyisakan sejumlah persoalan. Apalagi, jumlah korban dari pelaksanaan Pileg dan Pilpres terus bertambah.

Teranyar, sudah ada 230 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaporkan meninggal dunia.

Hal ini pun harus menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan Pemilu dan semua stakeholder.


Politisi PAN M. Yasin Kara mengaku ikut prihatin dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Pemilu kali ini. Menurutnya, harus ada perubahan yang substansial agar kedepan tidak terjadi lagi hal serupa.

"Pemilu 2019 ini rusak, masak sampai 230 orang meninggal. Kalau kita harus berubah mbok ya dikaji dulu secara objektif aturan-aturannya. Bahwa jangan sampai bangsa ini tertinggal dari waktu ke waktu," kata Yasin disela-sela diskusi bertajuk "Setelah Pemilu Serentak" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/4).

Di tempat yang sama, mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah menyarankan agar KPU kedepan menugaskan KPPS hanya memfoto form C-1 Plano kemudian dikirim ke server KPU pusat. Sehingga, hal teknis tersebut dapat diminimalisir kerja-kerja yang lebih efisien.

"Desain rekap kedepan harus betul-betul efisien. Saya usulkan ada mekanisme sangat mudah untuk proses rekap. Jadi, setelah penghitungan suara maka petugas KPPS itu memfoto C-1 plano dan langsung mengirim masuk datanya ke server KPU sehingga tidak diperlukan lagi ada rekap di PPK, kabupaten/kota, provinsi, itu akan memotong waktu dan efisien," beber Ferry.

Pembicara lain dalam dikusi itu, Djohermansyah Djohan (Kepala Biro Humas KPU 1999) dan Andy Budiman (Calon Anggota Legislatif PSI).

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya