Berita

Ilistrasi

Politik

Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Bentuk Posko Pengaduan Masyarakat Di Sumut

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 09:14 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Badan Pemenangan Provinsi Capres 02 Prabowo-Sandi wilayah SUmatera Utara membentuk posko pengaduan masyarakat sehubungan banyaknya pelanggaran di wilayah Sumut terkait pelaksanaa Pemilu 2019 baik dalam proses perhitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten serta semua pelaksanaan proses pemilu.

"Kami sadar peran aktif masyarakat di Sumut, termasuk peran relawan di lapangan mulai perhitungan suara yang terus menerus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berjenjang harus mendapat perhatian dan perlindungan akan pemahaman proses pemilu serta hak-haknya secara hukum," kata Irwansyah Gultom, ketua Tim Advokasi dan Hukum Posko Pengaduan Masyarakat di Jl. Setiabudi No. 39B Medan, Kamis (25/4).

"Seperti kita ketahui bersama banyak pelanggaran dan kecurangan. Seperti C-1 kosong, masih ada surat suara yang datang terlambat di beberapa TPS, belum lagi ditemukannya surat suara yang tidak cukup saat pembagian C-6 dan C-5. Secara massive keadaan ini dibiarkan," jelas Irwansyah Gultom.

"Fakta yang ada tersebut dapat dilihat melalui foto dan video yang beredar secara viral. Termasuk proses perhitungan sampai hasil perhitungan C-1 plano yang seharusnya ditampilkan secara terbuka untuk diketahui masyarakat, atau terkait hasil pengambilan gambar/foto pada C 1 hologram serta kecurangan-kecurangan lain," tuturnya.

Atas kondisi itu tim advokasi dan hukum Baan Pemenangan Provinsi Prabowo Sandi Sumatera Utara mengumumkan dan menyampaikan secara resmi bahwa tim advokasi dan hukum telah terbentuk serta bisa dihubungi di hotline 08161105605 dan whatsapp 083865258043," katanya.

"Pembentukan posko pengaduan ini tidak lain karena kami harus merespon dan menyikapi banyaknya peristiwa kecurangan dan pelanggaran pemilu di tengah masyarakat sebagaimana yang menjadi haknya untuk tahu dan tetap mengawal pesta demokrasi ini secara adil, jujur dan kelangsungan demokrasi negara ini," tegasnya.

Harapannya, kata dia, agar masyarakat luas dapat segera melaporkan dan menyampaikan informasi yang terjadi terkait proses perhitungan suara dan pengawalannya secara damai. "Semoga pembentukan ini memberikan manfaat dan pejelasan kepada masyarakat luas," pungkasnya.


Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya