Berita

Ilistrasi

Politik

Banyak Kecurangan, BPP Prabowo-Sandi Bentuk Posko Pengaduan Masyarakat Di Sumut

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 09:14 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Badan Pemenangan Provinsi Capres 02 Prabowo-Sandi wilayah SUmatera Utara membentuk posko pengaduan masyarakat sehubungan banyaknya pelanggaran di wilayah Sumut terkait pelaksanaa Pemilu 2019 baik dalam proses perhitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten serta semua pelaksanaan proses pemilu.

"Kami sadar peran aktif masyarakat di Sumut, termasuk peran relawan di lapangan mulai perhitungan suara yang terus menerus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berjenjang harus mendapat perhatian dan perlindungan akan pemahaman proses pemilu serta hak-haknya secara hukum," kata Irwansyah Gultom, ketua Tim Advokasi dan Hukum Posko Pengaduan Masyarakat di Jl. Setiabudi No. 39B Medan, Kamis (25/4).

"Seperti kita ketahui bersama banyak pelanggaran dan kecurangan. Seperti C-1 kosong, masih ada surat suara yang datang terlambat di beberapa TPS, belum lagi ditemukannya surat suara yang tidak cukup saat pembagian C-6 dan C-5. Secara massive keadaan ini dibiarkan," jelas Irwansyah Gultom.

"Fakta yang ada tersebut dapat dilihat melalui foto dan video yang beredar secara viral. Termasuk proses perhitungan sampai hasil perhitungan C-1 plano yang seharusnya ditampilkan secara terbuka untuk diketahui masyarakat, atau terkait hasil pengambilan gambar/foto pada C 1 hologram serta kecurangan-kecurangan lain," tuturnya.

Atas kondisi itu tim advokasi dan hukum Baan Pemenangan Provinsi Prabowo Sandi Sumatera Utara mengumumkan dan menyampaikan secara resmi bahwa tim advokasi dan hukum telah terbentuk serta bisa dihubungi di hotline 08161105605 dan whatsapp 083865258043," katanya.

"Pembentukan posko pengaduan ini tidak lain karena kami harus merespon dan menyikapi banyaknya peristiwa kecurangan dan pelanggaran pemilu di tengah masyarakat sebagaimana yang menjadi haknya untuk tahu dan tetap mengawal pesta demokrasi ini secara adil, jujur dan kelangsungan demokrasi negara ini," tegasnya.

Harapannya, kata dia, agar masyarakat luas dapat segera melaporkan dan menyampaikan informasi yang terjadi terkait proses perhitungan suara dan pengawalannya secara damai. "Semoga pembentukan ini memberikan manfaat dan pejelasan kepada masyarakat luas," pungkasnya.


Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Anis Matta hingga Fahri Hamzah Hadir di Pelantikan Pengurus Partai Gelora 2024-2029

Sabtu, 22 Februari 2025 | 15:31

Fitur Investasi Emas Super Apps BRImo Catatkan Transaksi Rp279,8 miliar

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:48

Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah Merapat ke Rumah Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:35

Muslim LifeFair Bantu UMKM Kota Bekasi Naik Kelas

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:28

AS Ancam Cabut Akses Ukraina ke Starlink jika Menolak Serahkan Mineral Berharga

Sabtu, 22 Februari 2025 | 14:12

Kapolri Terbuka dengan Kritik, Termasuk dari Band Sukatani

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:58

Himbara Catat Kinerja Solid di Tengah Dinamika Ekonomi Global

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:56

Mendagri: Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Partai

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:21

Jual Ribuan Konten Porno Anak Via Telegram, Pria Ini Diringkus Polisi

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:11

Trump Guncang Pentagon, Pecat Jenderal Brown dan 5 Perwira Tinggi Sekaligus

Sabtu, 22 Februari 2025 | 12:36

Selengkapnya