Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Simpang Obor

JUMAT, 26 APRIL 2019 | 05:19 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

TUAN rumah bilang: 'kami ini masih seperti dulu, masih tergolong negara berkembang. Belum bisa dibilang negara maju'.

Tamunya bilang: 'Tiongkok ini sekarang sudah menjadi negara besar'.

Tuan rumah: kami ini negara berkembang yang besar.


Tiongkok memang di persimpangan jalan. Antara negara maju dan negara berkembang.

Amerika menganggap Tiongkok sudah bukan negara berkembang. Karena itu fasilitas sebagai negara berkembangnya harus dicabut. Misalnya perlakuan khusus di dalam WTO - - organisasi perdagangan dunia. Harus ditiadakan. Kata Amerika.

Dulu cita-cita tertinggi orang Tiongkok memang hanya memiliki tiga barang mewah ini: satu sepeda, satu jam tangan dan satu mesin jahit tangan.

Tidak ada keinginan beli baju bagus. Baju mereka sama: abu-abu tua atau abu-abu muda. Bagi wanita model rambut pun hanya satu: kepang dua.

Sepuluh tahun kemudian cita-cita itu berubah. Tiga barang mewah yang diinginkan naik menjadi: mesin cuci, kulkas dan televisi.

Begitulah. Tiap 10 tahun perubahannya drastis. Kini tiga barang yang diinginkan adalah: HP terbaru, mobil dan mode.

Statusnya sebagai negara berkembang selama ini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi. Memberantas kemiskinan. Presiden Xi Jinping sendiri minggu lalu kembali menegaskan: akhir tahun depan kemiskinan absolut sudah harus hilang sama sekali. Dari seluruh bumi Tiongkok.

Memang agak ajaib. Dalam status negara berkembang Tiongkok mampu menyediakan dana 1 triliun USD. Untuk dipinjamkan ke negara-negara lain. Di bawah program OBOR. Dan yang meminjam itu tidak hanya negara berkembang. Melainkan juga negara maju. Seperti Italia. Yang tergolong salah satu negara anggota G-7. Yakni tujuh negara industri terbesar di dunia.

Lihatlah Muktamar OBOR (One Belt One Road) yang hari ini dilangsungkan di Beijing. Lebih 150 negara hadir. Bahkan 37 di antaranya dipimpin langsung kepala pemerintahan mereka.

Tiongkok telah menjadi magnet dunia yang begitu besar. Di bidang pembangunan ekonomi.

Di lain pihak Tiongkok berkeras 'kami ini masih negara berkembang'. Tidak mau keringanan tarif perdagangannya dicabut.

Amerika juga mempersoalkan besarnya subsidi negara kepada BUMN. Yang membuat kompetisi tidak fair. Tiongkok terus berkelit. "Subsidi itu bukan dalam rangka persaingan harga. Subsidi itu untuk membuka lapangan kerja."

Maksudnya: dengan penduduk 1,3 miliar industri Tiongkok harus jalan. Kalau tidak akan langsung berpengaruh pada munculnya kembali kemiskinan.

Di tengah fokus dunia ke Beijing Amerika terus menggebrak. Mulai minggu depan Tiongkok tidak boleh lagi membeli minyak mentah dari Iran. Tepatnya mulai 1 Mei depan.

Maksudnya untuk menghukum Iran lebih dalam. Tapi juga memukul Tiongkok. Selama ini memang masih ada lima negara yang diizinkan beli minyak dari Iran: Tiongkok, India, Turki, Taiwan dan Bangladesh. Mulai 1 Mei nanti semua dilarang.

Kok tulisan ini jadi berat ya?  Kok tidak seseru kalau membahas ekstrimitas ya?

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya