Pergeseran personel Brimob dari Kalimantan Barat maupun Maluku, yang di datangkan ke Jakarta menjadi pertanyaan bagi Rakyat Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini tidak tampak adanya kejadian luar biasa di Ibukota.
Koordinator Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) Amirullah Hidayat menilai wajar jika kemudian banyak pihak yang menyebut pergeseran pasukan Brimob tersebut sebagai provokasi. Selain juga untuk menakut-nakuti rakyat.
"Padahal Kondisi saat ini di Jakarta hanya riak biasa dari rakyat akibat terjadinya kecurangan masif dalam Pilpres 2019, dan itu masih wajar, apalagi semua masih menunggu hasil Penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti," ujar Amirullah dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu (24/4).
Ia menambahkan, pergeseran pasukan keamanan ke Jakarta belum semestinya dilakukan. Jika terus dilakukan, itu artinya pemerintah menilai protes rakyat atas dugaan kecurangan Pemilu merupakan tindakan yang membahayakan Ibukota.
Lebih lanjut Amirullah menyebut dalam sejarah Indonesia hanya satu kali terjadi pergeseran pasukan daerah ke Ibukota, yaitu saat sebelum dan sesudah Tragedi Pemberontakan G30 S/PKI.
"Hal itu wajar terjadi karena kondisi perpolitikan dan kehidupan sosial tidak menentu di Indonesia, dalam arti kata, kondisi Ibukota mencekam, akibat pembunuhan Tujuh Jendral TNI Angkatan Darat oleh Komunis yang mayatnya di masukan ke dalam Lubang Buaya di Halim Perdana Kusuma Jakarta," paparnya.
Amirullah kemudian membandingkan dengan situasi saat Tragedi Mei 1998. Saat itu, sebutnya, tidak terjadi pergeseran pasukan daerah ke Jakarta, padahal suasana politik dan sosial Ibukota cukup parah selama Reformasi.
"Ini dapat kita buktikan dengan pengakuan dan kesaksian Mayjend (Purn) Kivlan Zein, beliau saat itu dilarang oleh Panglima ABRI Jendral (Purn) Wiranto untuk mendatangkan pasukan dari daerah ke Jakarta," lanjut Amirullah yang juga kader muda Muhammadiyah ini.
Amirullah pun menduga, langkah mendatangkan pasukan Brimob daerah ke Jakarta dalam rangka untuk menakuti rakyat yang kecewa dan marah akibat terkuaknya dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2019.
"Kalau (benar) karena itu, berarti pemerintahan ini sudah melanggar Hak Azasi Manusia dalam berdemokrasi," pungkas Amirullah.
Diketahui, Mabes Polri akan menyiagakan 3000 personel Brimob dari daerah untuk membantu pengamanan Ibukota.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan, pergeseran personel Brimob ini dalam rangka mengamankan seluruh tahapan Pemilu hingga 22 Mei, yaitu hari penetapan Capres-Cawapres terpilih.
