Berita

Taufan Tuarita/Net

Politik

KPU Diminta Selesaikan Kekeliruan Data, PB HMI Minta Kader Untuk Siaga Satu

RABU, 24 APRIL 2019 | 02:06 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membenahi kekeliruan input perhitungan suara dalam website KPU.

Sebab informasi yang keliru, ujar Sekretaris Jenderal PB HMI Taufan Tuarita bisa berakibat fatal dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Terkait situasi masyarakat pasca pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, PB HMI meminta kepada seluruh kader untuk Siaga 1, tetap menjaga marwah organisasi dan memegang teguh sikap independen,” ujar Taufan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/4) sore.


Kata Taufan, terkait kekeliruan perhitungan suara yang di input website KPU, penyelenggara Pemilu wajib menjelaskan kepada publik secara transparan mengapa sampai terjadi.

“KPU tidak boleh keliru. Sebagai penyelenggara satu-satunya yang menjadi rujukan masyarakat dalam Pemilu, tidak boleh lalai. Secara berjenjang, mereka harus bekerja profesional,” jelasnya.

Jadi, lanjut Taufan, KPU harus menyelesaikan berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses pengimputan data hasil Pemilu serentak 2019.
 
“Jika KPU melakukan pembiaran dan lalai secara berkelanjutan, bisa menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Ini bisa berakibat retaknya persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Sekretaris Jenderal PB HMI mengingatkan.

Sikap PB HMI, sambung mantan Bendahara Umum PB HMI ini sangat jelas. Terkait Pileg dan Pilres 2019, secara kelembagaan siap mengawal hasil perhitungan suara hingga selesai dan tetap teguh memegang independensi.
 
Taufan menekankan bahwa KPU harus tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses perhitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

“PB HMI akan mengawal KPU untuk menuntaskan tugasnya secara independen, jujur, dan transparan,” pungkasnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya