Berita

Pilpres 2019/Net

Politik

PILPRES 2019

TPF Kecurangan Pilpres Justru Untungkan KPU Dan Bawaslu

SELASA, 23 APRIL 2019 | 18:16 WIB | LAPORAN:

. Tidak ada masalah dengan wacana pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2019 khususnya pemilihan presiden.

Pengamat komunikasi politik asal UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, TPF kecurangan pilpres harus segera dibentuk apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) tidak mampu menunjukkan kinerja secara independen, transparan dan maksimal.

"TPF kecurangan pemilu dibutuhkan kalau mereka gagal meyakinkan publik atas independensi dan kualitas kinerja dalam menyelenggarakan pemilu ini," ujar Nyarwi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/4).

Menurutnya, apabila dugaan kecurangan pilpres didiamkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan peserta pemilu kepada penyelenggara.

"Maka tim tersebut diperlukan," sebut Nyarwi.

Sebaliknya, lanjut dia, bila TPF kecurangan pilpres benar dibentuk dan bekerja secara maksimal dan masif, justru akan menguntungkan KPU dan Bawaslu.

"Dalam kondisi yang seperti itu, tim ini bisa membantu membangun kembali kredibilitas para penyelenggara pemilu. Dan memastikan bahwa pemilu yang mereka selenggarakan berlangsung secara jujur, adil dan transparan," tutup Nyarwi.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya