Berita

Amirullah Hidayat/Net

Politik

Korsa: TPF Kecurangan Pilpres Penting Untuk Kembalikan Hak Rakyat Dalam Demokrasi

SELASA, 23 APRIL 2019 | 14:06 WIB | LAPORAN:

Tim Pencari Fakta Pemilihan Presiden (TPF Pilpres) dinilai sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan dugaan kecurangan yang massif dalam pesta demokrasi 2019.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa), Amirullah Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/4).

"Tapi TPF harus terdiri dari orang-orang independen, mandiri dan punya integritas sehingga semua pelanggaran bisa terungkap, siapa pelaku dan dalang dari pelanggaran pemilu tersebut," ujarnya.


Amirullah menambahkan, adanya dorongan untuk membentuk TPF Pilpres merupakan buah dari keyakinan masyarakat tentang adanya pihak yang sengaja mendalangi kecurangan-kecurangan dalam proses Pemilu.

"Ini yang harus diusut tuntas dan kita mendukung dibentuknya TPF ini," imbuh Amirullah.

Lebih lanjut Kader Muhammadiyah ini menegaskan, TPF Kecurangan ini penting untuk dijadikan pelajaran bagi penyelenggara pemilu di masa mendatang, selain untuk mengadvokasi hak rakyat.

"Dan dengan adanya TPF ini juga dapat mengembalikan hak rakyat dalam berdemokrasi," lanjutnya.

"Jika nanti kasusnya sudah terang benderang setelah diusut, maka pelaku dan dalang harus diseret ke pengadilan dan dihukum," pungkas Amirullah.

Pembentukan TPF Pilpres pada awalnya diusulkan oleh Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya, tim ini akan bertugas menelisik dugaan-dugaan kecurangan sepanjang tahapan Pemilu 2019.

Belakangan, usulan TPF disambut baik oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Elite BPN seperti Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ferdinand Hutahaean telah secara terbuka mendukung pembentukan TPF ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya