Berita

Sri Bintang/Net

Politik

Sri Bintang: TPF Pilpres? Peristiwa Semanggi Satu Saja Enggak Diselidiki

SELASA, 23 APRIL 2019 | 14:05 WIB | LAPORAN:

Kalangan aktivis pesimis terkait dengan sikap pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) guna mengungkap semua kasus dugaan kecurangan pemilu serentak tahun 2019.

Aktivis senior, Sri Bintang Pamungkas berujar, pembentukan TPF memanglah tugas pemerintah.

Namun menurutnya, yang jadi soal adalah pemerintahan yang berkuasa justru menjadi salah satu kontestan di Pilpres, yakni capres petahana, Joko Widodo (Jokowi).


"Masalahnya sekarang ini adalah pemerintah sendiri yang ikut bermain sebagai capres," katanya nampak ragu saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Keraguannya bahwa pemerintah tak akan membentuk TPF itu diperkuat dengan berbagai kasus masa lalu yang hingga kini proses hukumnya belum menunjukkan hasil yang berarti.

"Sejak peristiwa 65 sampai sekarang, peristiwa Semanggi Satu yang banyak tewas juga sampai sekarang enggak pernah diselidiki. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan yang buruk oleh rezim ini," ketusnya.

Maka dari itu, pria yang akrab disapa SBP ini berharap bahwa rezim Jokowi segera berakhir.

"Saya berharap bahwa rezim ini segera berakhir. Harus diakhiri lah, kebohongan dan kecurangan itu. Apakah penggantinya itu adalah Paslon yang lain, saya tidak terlampau peduli. Saya hanya ingin kembali ke UUD 45 yang asli," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya