Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Pemilu 7 Tahap

SELASA, 23 APRIL 2019 | 05:04 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

DEMOKRASI memang mahal. Tapi lebih mahal lagi kalau 'Pemilu yang mahal itu tidak berkualitas'.
Demi kualitas itu India tidak mau grusa-grusu. Pemilunya dibuat tujuh tahap. Masa pencoblosannya sampai 37 hari. Sejak 11 April lalu sampai 19 Mei nanti.

Tahap pertamanya hanya di 20 negara bagian. Yang meliputi 91 distrik. Satu distrik satu kursi DPR pusat. Seperti di Malaysia atau di Inggris.
 
Di 91 distrik ini pemilunya dilakukan di hari pertama, tanggal 11 April lalu. Di beberapa distrik jadwalnya diundur karena ditemukan gejala tidak jurdil. Misalnya ada yang bagi-bagi uang. Tanggal-tanggal berikutnya untuk negara bagian yang lain lagi.

Di 91 distrik ini pemilunya dilakukan di hari pertama, tanggal 11 April lalu. Di beberapa distrik jadwalnya diundur karena ditemukan gejala tidak jurdil. Misalnya ada yang bagi-bagi uang. Tanggal-tanggal berikutnya untuk negara bagian yang lain lagi.

Tahap terakhir, yang ke tujuh, dilangsungkan di 8 negara bagian, termasuk West Bengal. Yang ibukotanya Calcutta itu. Salah satu negara bagian yang sensitif: muslimnya 22 persen. Tertinggi di India. Yang rata-rata muslimnya 14 persen. Tahap tujuh itu berlangsung di hari terakhir: anggal 19 Mei depan. Untuk 59 distrik di delapan negara bagian. Dari delapan itu hanya West Bengal yang besar.

Mengapa harus tujuh tahap? Menjadi begitu lama?

Memang pemilu di India serba 'ter'. Terlama pelaksanaan pencoblosannya. Tercepat waktu penghitungannya. Tidak sampai satu hari. Tanggal 23 Mei depan. Juga terbesar jumlah pemilihnya: 850 juta orang.

Terlama itu dimaksudkan untuk bisa menghasilkan kualitas pemilu yang tinggi. Di India kalau sampai terjadi kecurangan akibatnya fatal. Di sana serba sensitif. Ideologi, agama, ras, kasta, gender, kaya miskin. Pemilu yang tidak jurdil bisa langsung mengarah ke isu sensitif itu.
 
Pemilu yang berkualitas itu dirumuskan secara sederhaba:  aman dan jurdil (jujur dan adil). Jurdil itu sebenarnya keamanan juga. Kalau tidak jurdil langsung tidak aman.

Untuk jurdil wasitnya harus netral. Demikian juga aparatnya.

Wasit utamanya adalah KPU India. Aparat yang dianggap bisa menjaga netralitas adalah tentara nasional. Militer. Di sana ada persepsi bahwa polisi lokal sering memihak. Justru jadi sumber kerawanan keamanan.
Maka tentara nasional yang dipercaya untuk mengamankan pemilu.

Tapi jumlah tentara tidak mencukupi. Kalau pemilunya serentak dalam satu hari. Wilayah India sangat luas. Banyak pula yang terpencil. Lebih satu juta TPS yang letaknya sulit dijangkau.

Tapi itu bukan alasan untuk bisa tidak aman dan tidsk jurdil. Maka dibuatlah jadwal yang tentara mampu mengawalnya. Dengan cara cukup waktu untuk mengirim personil ke TPS terjauh sekali pun.
 
Penetapan jadwal itu disesuaikan juga dengan kemampuan logistik. Andalan angkutan mereka adalah kereta api. Terutama untuk mengirim tentara nasional ke seluruh pelosok negeri. Termasuk ke TPS terpencil
.
Intinya: TPS harus aman. Proses mencoblosnya harus aman. Proses penghitungan suara harus aman. Pengangkutan suara harus aman. Dan itu diserahkan pengawalannya kepada tentara nasional.

Itulah sebabnya di sana proses pencoblosannya begitu lama. Tapi proses penghitungannya yang cepat. Satu hari.

Sebaliknya di sini: pencoblosannya begitu cepat. Penghitungannya yang lama.

Entah mana yang lebih baik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya