Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Pemilu 7 Tahap

SELASA, 23 APRIL 2019 | 05:04 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

DEMOKRASI memang mahal. Tapi lebih mahal lagi kalau 'Pemilu yang mahal itu tidak berkualitas'.
Demi kualitas itu India tidak mau grusa-grusu. Pemilunya dibuat tujuh tahap. Masa pencoblosannya sampai 37 hari. Sejak 11 April lalu sampai 19 Mei nanti.

Tahap pertamanya hanya di 20 negara bagian. Yang meliputi 91 distrik. Satu distrik satu kursi DPR pusat. Seperti di Malaysia atau di Inggris.
 
Di 91 distrik ini pemilunya dilakukan di hari pertama, tanggal 11 April lalu. Di beberapa distrik jadwalnya diundur karena ditemukan gejala tidak jurdil. Misalnya ada yang bagi-bagi uang. Tanggal-tanggal berikutnya untuk negara bagian yang lain lagi.

Di 91 distrik ini pemilunya dilakukan di hari pertama, tanggal 11 April lalu. Di beberapa distrik jadwalnya diundur karena ditemukan gejala tidak jurdil. Misalnya ada yang bagi-bagi uang. Tanggal-tanggal berikutnya untuk negara bagian yang lain lagi.

Tahap terakhir, yang ke tujuh, dilangsungkan di 8 negara bagian, termasuk West Bengal. Yang ibukotanya Calcutta itu. Salah satu negara bagian yang sensitif: muslimnya 22 persen. Tertinggi di India. Yang rata-rata muslimnya 14 persen. Tahap tujuh itu berlangsung di hari terakhir: anggal 19 Mei depan. Untuk 59 distrik di delapan negara bagian. Dari delapan itu hanya West Bengal yang besar.

Mengapa harus tujuh tahap? Menjadi begitu lama?

Memang pemilu di India serba 'ter'. Terlama pelaksanaan pencoblosannya. Tercepat waktu penghitungannya. Tidak sampai satu hari. Tanggal 23 Mei depan. Juga terbesar jumlah pemilihnya: 850 juta orang.

Terlama itu dimaksudkan untuk bisa menghasilkan kualitas pemilu yang tinggi. Di India kalau sampai terjadi kecurangan akibatnya fatal. Di sana serba sensitif. Ideologi, agama, ras, kasta, gender, kaya miskin. Pemilu yang tidak jurdil bisa langsung mengarah ke isu sensitif itu.
 
Pemilu yang berkualitas itu dirumuskan secara sederhaba:  aman dan jurdil (jujur dan adil). Jurdil itu sebenarnya keamanan juga. Kalau tidak jurdil langsung tidak aman.

Untuk jurdil wasitnya harus netral. Demikian juga aparatnya.

Wasit utamanya adalah KPU India. Aparat yang dianggap bisa menjaga netralitas adalah tentara nasional. Militer. Di sana ada persepsi bahwa polisi lokal sering memihak. Justru jadi sumber kerawanan keamanan.
Maka tentara nasional yang dipercaya untuk mengamankan pemilu.

Tapi jumlah tentara tidak mencukupi. Kalau pemilunya serentak dalam satu hari. Wilayah India sangat luas. Banyak pula yang terpencil. Lebih satu juta TPS yang letaknya sulit dijangkau.

Tapi itu bukan alasan untuk bisa tidak aman dan tidsk jurdil. Maka dibuatlah jadwal yang tentara mampu mengawalnya. Dengan cara cukup waktu untuk mengirim personil ke TPS terjauh sekali pun.
 
Penetapan jadwal itu disesuaikan juga dengan kemampuan logistik. Andalan angkutan mereka adalah kereta api. Terutama untuk mengirim tentara nasional ke seluruh pelosok negeri. Termasuk ke TPS terpencil
.
Intinya: TPS harus aman. Proses mencoblosnya harus aman. Proses penghitungan suara harus aman. Pengangkutan suara harus aman. Dan itu diserahkan pengawalannya kepada tentara nasional.

Itulah sebabnya di sana proses pencoblosannya begitu lama. Tapi proses penghitungannya yang cepat. Satu hari.

Sebaliknya di sini: pencoblosannya begitu cepat. Penghitungannya yang lama.

Entah mana yang lebih baik.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya