Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Pemilu 7 Tahap

SELASA, 23 APRIL 2019 | 05:04 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

DEMOKRASI memang mahal. Tapi lebih mahal lagi kalau 'Pemilu yang mahal itu tidak berkualitas'.
Demi kualitas itu India tidak mau grusa-grusu. Pemilunya dibuat tujuh tahap. Masa pencoblosannya sampai 37 hari. Sejak 11 April lalu sampai 19 Mei nanti.

Tahap pertamanya hanya di 20 negara bagian. Yang meliputi 91 distrik. Satu distrik satu kursi DPR pusat. Seperti di Malaysia atau di Inggris.
 
Di 91 distrik ini pemilunya dilakukan di hari pertama, tanggal 11 April lalu. Di beberapa distrik jadwalnya diundur karena ditemukan gejala tidak jurdil. Misalnya ada yang bagi-bagi uang. Tanggal-tanggal berikutnya untuk negara bagian yang lain lagi.

Di 91 distrik ini pemilunya dilakukan di hari pertama, tanggal 11 April lalu. Di beberapa distrik jadwalnya diundur karena ditemukan gejala tidak jurdil. Misalnya ada yang bagi-bagi uang. Tanggal-tanggal berikutnya untuk negara bagian yang lain lagi.

Tahap terakhir, yang ke tujuh, dilangsungkan di 8 negara bagian, termasuk West Bengal. Yang ibukotanya Calcutta itu. Salah satu negara bagian yang sensitif: muslimnya 22 persen. Tertinggi di India. Yang rata-rata muslimnya 14 persen. Tahap tujuh itu berlangsung di hari terakhir: anggal 19 Mei depan. Untuk 59 distrik di delapan negara bagian. Dari delapan itu hanya West Bengal yang besar.

Mengapa harus tujuh tahap? Menjadi begitu lama?

Memang pemilu di India serba 'ter'. Terlama pelaksanaan pencoblosannya. Tercepat waktu penghitungannya. Tidak sampai satu hari. Tanggal 23 Mei depan. Juga terbesar jumlah pemilihnya: 850 juta orang.

Terlama itu dimaksudkan untuk bisa menghasilkan kualitas pemilu yang tinggi. Di India kalau sampai terjadi kecurangan akibatnya fatal. Di sana serba sensitif. Ideologi, agama, ras, kasta, gender, kaya miskin. Pemilu yang tidak jurdil bisa langsung mengarah ke isu sensitif itu.
 
Pemilu yang berkualitas itu dirumuskan secara sederhaba:  aman dan jurdil (jujur dan adil). Jurdil itu sebenarnya keamanan juga. Kalau tidak jurdil langsung tidak aman.

Untuk jurdil wasitnya harus netral. Demikian juga aparatnya.

Wasit utamanya adalah KPU India. Aparat yang dianggap bisa menjaga netralitas adalah tentara nasional. Militer. Di sana ada persepsi bahwa polisi lokal sering memihak. Justru jadi sumber kerawanan keamanan.
Maka tentara nasional yang dipercaya untuk mengamankan pemilu.

Tapi jumlah tentara tidak mencukupi. Kalau pemilunya serentak dalam satu hari. Wilayah India sangat luas. Banyak pula yang terpencil. Lebih satu juta TPS yang letaknya sulit dijangkau.

Tapi itu bukan alasan untuk bisa tidak aman dan tidsk jurdil. Maka dibuatlah jadwal yang tentara mampu mengawalnya. Dengan cara cukup waktu untuk mengirim personil ke TPS terjauh sekali pun.
 
Penetapan jadwal itu disesuaikan juga dengan kemampuan logistik. Andalan angkutan mereka adalah kereta api. Terutama untuk mengirim tentara nasional ke seluruh pelosok negeri. Termasuk ke TPS terpencil
.
Intinya: TPS harus aman. Proses mencoblosnya harus aman. Proses penghitungan suara harus aman. Pengangkutan suara harus aman. Dan itu diserahkan pengawalannya kepada tentara nasional.

Itulah sebabnya di sana proses pencoblosannya begitu lama. Tapi proses penghitungannya yang cepat. Satu hari.

Sebaliknya di sini: pencoblosannya begitu cepat. Penghitungannya yang lama.

Entah mana yang lebih baik.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 Digelar di JCC, Dorong UMKM Naik Kelas

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:25

Jaksa Agung Rotasi 29 Jaksa Termasuk Dirdik Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:05

Bawaslu Mulai Susun Indeks Kerawanan Pemilu 2029

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:00

Refly Harun Kawal Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:45

Max Blumenthal Soroti Ancaman Kebebasan Pers akibat Kemitraan AS-Israel

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:43

OPM Pimpinan Kopitua Heluka Diduga Dalang Pembunuhan Tiga Warga Sipil di Yahukimo

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:39

Pemuda Jabar Peduli Gelar Santunan untuk Korban Pesta Rakyat Garut

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:36

Gus Yahya Siap Bertarung Lagi Pertahankan Kursi Ketum PBNU

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:32

Pakta Integritas Perempuan Bangsa Wujud Totalitas Besarkan PKB

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:30

Wakapolri Ingatkan Perwira Remaja: Satu Tindakan Menyimpang Rusak Kepercayaan Polri

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:21

Selengkapnya