Berita

Ridwan Kamil/Net

Politik

Tunggu Hasil KPU, Kang Emil: Kalau Kekeliruan Satu Persen, Error

SENIN, 22 APRIL 2019 | 20:48 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

  Bila kekeliruan yang terjadi dalam proses demokrasi berkisar antara 0,5 hingga 1 persen bisa dikatakan error. Namun bila lebih dari itu, apalagi mencapai 20 persen sudah masuk dalam kategori terstruktur.

"Kalau ada kekeliruan, ada dugaan kan ada Bawaslu. Laporkan ke sana jangan beropini di media. Dalam demokrasi ada kekeliruan atau tidak. Kalau (kekeliruan) 0,5 persen atau 1 persen itu eror. Kalau 20 persen terstruktur,” ujar Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil saat menghadiri silaturahmi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (22/4).

Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar,  mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pilpres.


Setelah ada hasil resmi dari KPU, Emil meminta masyarakat Jawa Barat untuk menerima dan mendukung presiden Indonesia terpilih.

"Siapa yang terpilih kita dukung. Itu presiden bersama. Allah memberi izin ketetapan siapa yang jadi presiden. Manusia hanya ikhtiar, wilayah menang kalah itu Allah. Pada saat tiba oleh mekanisme, itu takdir Allah," ujar Emil dilansir Kantor Berita RMOL Jabar.

Namun, lanjut Emil, apabila ada pihak yang merasakan adanya indikasi kecurangan agar segera membuat laporan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat pun mengapresiasi penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta peran TNI-Polri yang bahu-membahu menyukseskan Pemilu 2019.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya