Berita

Foto: Net

Politik

Jokowi Kalah Telak Raih Suara Napi, Bukti Ingin Perubahan

SENIN, 22 APRIL 2019 | 17:54 WIB | LAPORAN:

Mayoritas narapidana di negeri ini menjatuhkan pilihannya ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro menegaskan, berdasarkan data yang dihimpun dari tabulasi seluruh lapas di Indonesia, setidaknya ada 126.545 napi yang memiliki hak pilih.

"Dari jumlah itu hampir 60 persen atau sekitar 64.771 suara memberikan hak suara kepada pasangan 02, sementara sekitar 30 persen atau sekitar 37.264 suara memilih pasangan 01 dan sekitar 10 persen atau 2.413 suara tidak sah," papar Gigih dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (22/4).


Jika dikalkulasi total, lanjutnya, pasangan 02 telah memenangkan TPS lapas yang tersebar di 26 provinsi. Sedangkan paslon rivalnya hanya unggul di tujuh provinsi.

Meski ada dugaan kuat keterlibatan oknum pejabat memaksa pilihan 01, menurut Gigih, tidak menggoyahkan semangat para napi ingin perubahan ke arah yang lebih baik.

"Kemenangan pasangan 02 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan se Indonesia menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Jokowi. Telak karena cara-cara kotor pun sudah tak laku dalam memperdaya kedaulatan rakyat," jelasnya.

Gigih juga menekankan, ini membuktikan bahwa sekalipun fisik terpenjara, namun hati dan semangat para napi untuk perubahan kepemimpinan nasional tetaplah berkobar. Meski diakuinya para napi memilih Prabowo-Sandi karena berharap ada perbaikan pengelolaan dan pelayanan di LP. Langkah revolusioner diperlukan untuk itu.

"Karena meskipun pemerintahan Jokowi telah mendorong program revolusi mental untuk melakukan perubahan mindseat di lingkungan Direktorat Pemasyarakatan, namun faktanya masih banyak ditemukan ketimpangan pelayanan hingga praktek pungutan liar, peredaran narkoba hingga miskin integritas para petugas," urainya.

Parahnya lagi, kata dia, lapas seolah-olah menjadi persemaian benih kejahatan baru. Bahkan program revitalisasi lapas yang dicanangkan Kementerian Hukum HAM juga belum secara optimal berjalan.

"Karena masih dijalankan setengah hati," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Pakistan Siap Jadi Tuan Rumah Putaran Baru Perundingan Iran-AS

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:13

Rayakan Persib Juara, Replika Maung Raksasa Bomber Guncang Asia Afrika

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:06

Iran Tempuh Jalur Damai dengan Kekuatan dan Diplomasi Bermartabat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:02

Rudi Hartono: Blackout Sumatera Momentum Evaluasi Jaringan dan Mitigasi

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:30

Ekonomi Syariah Harus Perkuat Perlindungan Sosial Masyarakat

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:10

PHE Optimistis Proyek CCS Indonesia-Korsel Buka Peluang Investasi Baru

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:02

Kualitas Konsumsi Jemaah Haji Harus Dijaga Meski Dapur Berjarak 12 Km

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:00

Trump: Kesepakatan Damai Iran Hampir Rampung, Selat Hormuz Segera Dibuka

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:49

Pertamina Trans Kontinental Optimalkan Layanan Maritim Lewat Kerja Sama STS Proyek FAME

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:47

Menkop Sindir Organisasi yang Hanya Sibuk Seremonial

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:30

Selengkapnya