Sumber Suap BSP Dari Menteri Enggar, Ini Menguatkan Dugaan Politik Uang Untuk Pilpres

. Pengakuan tersangka dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso (BSP) yang mendapatkan uang Rp 2 miliar dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita patut diduga berkaitan dengan partai kolaisi yang bertarung pada Pilpres 2019.

Hal itu diperkuat dengan BSP yang notabene politisi Golkar dan Menteri Enggar merupakan kader Nasdem. Belum lagi, BSP menyebut ada keterlibatan Nusron Wahid selaku Ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) Jawa dan Kalimantan Golkar yang menyiapkan uang Rp 8 miliar telah diamankan KPK untuk serangan fajar Pemilu 2019.

"Mendag Enggar ini kan Partai Nasdem, sementara Bowo Sidik orang Golkar dan juga ngaku disuruh oleh Nusron Wahid. Jadi kita melihat ini ada keterkaitan dengan koalisi, bahkan bukan sekedar partai. Ini dugaan kita adalah keras dipersiapkan untuk Pilpres," kata Jubir BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean kepada redaksi, Senin (22/4).

Menurutnya, dugaan keterkaitan antara Menteri Enggar, BSP dan Nusron Wahid akan sulit dibantah bahwa mereka berada dalam sebuah wadah yang sama yaitu partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Maruf. Terlebih, KPK telah mengungkap ratusan ribu amplop senilai Rp 8 miliar yang akan digunakan untuk Pemilu 2019 didapati setempel cap jempol yang identik dengan paslon 01 Jokowi-Maruf.

"Karena ada rantai penghubung antar partai untuk menyediakan dana ini. Maka, menjadi selaras kemudian amplop-amplop itu ada simbol jempolnya. Berarti dana ini dugaan kita adalah keras dipersiapkan untuk Pilpres," ujar Ferdinand.

Lebih lanjut, politisi Demokrat ini meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan suap Rp 2 miliar dolar Singapura sebagaimana pengakuan BSP didapat dari Menteri Enggar. Selain itu, Bawaslu juga perlu turun tangan karena diduga telah terjadi praktik politik uang pada Pilpres.

"Saya pikir ini perlu pendalaman lebih jauh, tidak boleh hanya dimaknai sebagai suap saja. Tetapi ini harus dilihat juga sebagai politik uang yang terkait dengan Pilpres. Jadi, kita minta Bawaslu dan KPK untuk menindaklanjuti ini secara detail dan seksama karena politik kita tidak boleh menggunakan cara-cara seperti ini," tutup Ferdinand.