Pemilu 2019 banyak menelan korban. Sejumlah petuÂgas KPPS dan personel Polisi yang sedang bertugas memastikan kelancaran pesta demokrasi, meninggal dunia. Melihat kondisi ini, Komisi II DPR meminta agar teknis pelaksanaan Pemilu dievaluasi.
Para petugas KPPS yang dilaporkan meninggal sebagian besar berasal dari Jawa. Rinciannya, di Jawa Barat diÂlaporkan ada 12 orang meninggal. Kemudian di Jawa Tengah 8 orang dan di Jawa Timur 9 orang. Sedangkan untuk personel Polisi, dilaporkan ada 10 orang meninggal.
Penyebabnya macam-macam. Ada yang terkena serangan janÂtung, sakit, sampai keguguran setelah bertugas di hari pencoblosan, 17 April kemarin. Yang jelas, kerja mereka sangat meleÂlahkan. Di banyak daerah, para petugas bekerja nonstop selama lebih dari sehari semalam untuk menyelesaikan pemungutan sampai penghitungan suara.
Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan mengenai beÂratnya kerja di TPS. Pihaknya telah meminta KPU menggelar simulasi yang terukur terkait beban waktu pencoblosan dan perhitungan suara. Simulasi itu untuk memastikan waktu kerja relevan dengan beban kerja.
"Sejak awal kami meminta KPU menyelenggarakan simuÂlasi yang terukur dan cermat atas beban waktu pencoblosan maupun perhitungan suara. Ini terkait dengan Undang-Undang (UU) Pemilu dan peraturan turunannya yang wajib selesai dalam hari itu juga dan kemuÂdian MK menambah 12 jam dengan syarat berturut-turut dan tanpa jeda. Waktu kerja tersedia harus relevan dengan beban kerja," jelas pentolan Partai Demokrat ini.
Komisi II juga telah meminta KPU menyediakan asuransi bagi KPPS. Sebab, beban kerja mereka begitu berat.
"Kami sebenarnya telah mengusulkan adanya insentif atau honor yang memadai dan asuransi bagi penyelenggara Pemilu ad hoc. Karena mereka lah yang bekerja keras memÂpersiapkan dan melaksanakan Pemilu," jelas salah satu orang kepercayaan SBY ini.
Dengan banyaknya korban ini, kata dia, teknis pelaksanaan pemungutan suara harus diÂevaluasi. Pihaknya juga mewaÂcanakan merevisi UU Pemilu. Komisi II berpendapat, Pileg dan Pilpres sebaiknya dipisah.
"Mungkin juga ke depan seÂbaiknya Pemilu Legislatif dipiÂsahkan dengan Pemilu Presiden. Bisa saja Pemilu Presiden dapat serentak dengan Pilkada. Kita lihat perkembangan situsi politik ke depan," tutup politisi asal Cirebon ini.
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera berpendapat sama. "Ini darurat. Nyawa maÂnusia tidak seimbang dengan pelaksanaan demokrasi sebesar apa pun. Harus ada evaluasi SOP menyeluruh," ucap pentolan PKS ini.
Dia menduga, jumlah korban sebenarnya lebih banyak. Hanya saja, para korban itu tidak terÂlaporkan semua. "Data yang ada belum tentu semua terlaporkan. Kita harus amat menyayangi seÂmua pejuang demokrasi," tutur politisi asal Bekasi ini.
Mardani menegaskan, nyawa manusia tak sebanding denÂgan pesta demokrasi. Karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus dievaluasi. Penyelenggara Pemilu dilakukan dengan raÂmah dan tidak melelahkan. Penyelenggaraan Pemilu tidak boleh menimbulkan korban, apalagi sampai nyawa.
Mengenai revisi UU Pemilu, Mardani mengakui agak berat. Soalnya, aturan Pemilu serenÂtak adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam ketaÂtanegaraan, putusan MK bersifat final dan mengikat.
Namun begitu, dia yakin ada peluang untuk melakukan reÂvisi. Bahkan, peluangnya sangat terbuka. "Sangat berpeluang. Walau itu menyangkut keputuÂsan MK," tutupnya.
KPU juga sudah bersikap mengenai adanya petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. KPU berjanji segera mengevaluasi pelaksaan pemungutan dan penghitungan suara. "Ya, nanti kita evaluasi," janji Ketua KPU Arief Budiman, saat diwawanÂcarai wartawan, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu lalu.
"Memang pekerjaannya berat, memang pekerjaannya banyak. Maka, ya orang sangat mungkin kelelahan dalam menjalankan tugas," sambungnya.
