Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/RMOL

Politik

KNPI Ajak Para Capres Bersabar Tunggu Hasil Resmi KPU

MINGGU, 21 APRIL 2019 | 03:35 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

KNPI mengajak semua komponen bangsa untuk menahan diri dengan tidak menebar spekulasi terkait hasil pilpres, ditengah beredarnya hasil quick count yang direlease oleh beberapa lembaga Survei yang memenangkan salah satu pihak.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, menilai upaya tersebut merupakan hal yang lumrah saja sebagai sebuah terobosan saintifik dalam demokrasi modern.

"Tapi itu bukan postulat yang bersifat absolut, hanya menggambarkan kecenderungan, yang tentu saja memiliki kemungkinan keliru dalam menarik kesimpulan," Kata Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4).


Haris menilai adanya deklarasi kemenangan dari salah satu paslon, itu reaksi alamiah dan wajar saja, tapi yang penting digaris bawahi sampai saat ini proses perhitungan oleh KPU masih berjalan dan belum ada penetapan hasil pilpres

"Disisi lain quick count dari beberapa lembaga surveimestinya harus berdiri diatas kepentingan demokrasi, bukan malah menjadi referensi pembentukan opini publik tentang hasil Pilpres yang cenderung menguntungkan salah satu Paslon," ujarnya.

Haris menegaskan, Lembaga Survei tidak memiliki kewenangan apa-apa terkait keabsahan dan legitimasi Pemilu, karena yang berhak menentukan hasil Akhir Pilpres adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KNPI memberi garansi dan akan mengawal perhitungan di KPU/ KPUD agar bekerja sesuai dengan prosedur yang jujur dan profesional," ujarnya.

Mantan Aktivis HMI ini mengatakan DPP KNPI telah membentuk Posko Pengaduan Pelanggaran/Kecurangan Pemilu di berbagai daerah untuk kepentingan demokrasi dan menjamin bahwa program ini bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi yang merupakan amanah reformasi.

"Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, kami Berharap moment akhir Pemilu ini tidak menjadi puncak perpecahan anak bangsa hanya karena terjebak pada klaim-klaim kemenangan, lebih baik semua pihak mengawal perhitungan suara dari kecamatan-kabupaten sampai pada tingkat pusat," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya