Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

KPU Laporkan Hoax Pemilu, Fahri: Siapa Yang Laporkan KPU Karena Salah Input Data?

SABTU, 20 APRIL 2019 | 22:20 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melaporkan hoax mengenai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Fahri menilai, hal itu ironis mengingat KPU adalah lembaga negara yang digaji oleh rakyat. Namun, bukannya memberikan pelayanan terbaik, KPU justru mengancam akan mempolisikan rakyat atas tuduhan penyebaran hoax.

Fahri juga menyinggung kesalahan input data C1 ke aplikasi sistem perhitungan (Situng) yang dilakukan KPU, yang sempat menghebohkan masyarakat di media sosial.


"Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke Polisi karena mengirim berita hoax ke media sosial, siapa yang melapor KPU ke Polisi karena menginput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU?" tulis Fahri di laman Twitter pribadinya, @FahriHamzah, Sabtu (20/4).

Pria kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mempertanyakan hukuman apa yang pantas bagi KPU jika ternyata hoax yang dituduhkan itu benar adanya.

"Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoax yang dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata (hoax) itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU," lanjutnya.

"Kenapa kalau KPU salah hukum enggak berlaku? Kenapa kalau rakyat salah dihukum?" tegas Penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) tersebut.

Diwartakan sebelumnya, KPU menegaskan akan menyisir segala informasi bohong yang dihembuskan tentang pelaksanaan Pemilu 2019. Bahkan, hoax yang dinilai berbahaya akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya