Berita

Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar/Net

Politik

Kubu Prabowo Resmi Tolak Metro TV Sebagai Media Penyelenggara Debat Capres Keempat

JUMAT, 22 MARET 2019 | 11:31 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak Metro TV menjadi salah satu stasiun televisi yang menyelenggarakan debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 30 Maret mendatang.

Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, penolakan itu sudah disampaikan secara resmi oleh kubu Prabowo-Sandi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami sudah melayangkan surat keberatan secara resmi terkait dengan Metro TV sebagai salah satu media resmi penyelenggara Debat keempat. Keberatan kami didasari surat KPI yang menyatakan ada potensi pelanggaran keadilan dan proporsionalitas pemberitaan terkait dengan Capres 01 dan 02," kata Dahnil Jumat (22/3).


Metro TV adalah stasiun televisi swasta milik Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem di Pilpres 2019 adalah salah satu pengusung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya