Kritik Silatnas, Tedjo Edhy: Kenapa Dipaksa Bayar Kalau Memang Dukung?

. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Pramono turut mengomentari rencana kegiatan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia bersama Presiden Joko Widodo, 30 Maret 2019.

“Saya lihatnya sedikit memaksa,” kata Tedjo Edhy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/3).

Salah satu yang disorotinya adalah syarat panitia yang mengharuskan peserta, khusunya kepala desa membayar biaya kontribusi sebesar Rp 3.000.000 agar acara berjalan.

Menurut Purnawirawan Jenderal bintang empat ini, jika memang niat para kepala desa bertemu dengan sosok yang juga berstatus sebagai Capres nomor urut 01 itu, seharusnya tak perlu mengeluarkan biaya.

“Kalau memang mereka rela mendukung ya silakan, tetapi tidak dipaksa (dimintai uang Rp 3 juta),” ujar Tedjo.

Terlepas dari unsur kepentingan, ia menegaskan jika seorang ASN harus bersikap netral.