Dewan Komplain Hitungan Tarif MRT Dari Pemprov DKI Kurang Detail

DPRD DKI Jakarta menilai perhitungan biaya operasional Moda Raya Terpadu (MRT) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama pihak PT. MRT Jakarta kurang komprehensif.

Public Service Obligation (PSO) yang diajukan Pemprov DKI Jakarta tanpa mempertimbangkan jarak tempuh. Hanya ditargetkan di angka Rp 21.659 per penumpang atau Rp 672,38 milliar untuk tahun 2019.

Menurut Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, perhitungan Pemprov ini berpotensi membebani anggaran daerah.

"Kita ingin secara detail hitungan ini dilakukan karena subsidi transportasi massal ini bukan MRT saja, TransJakarta perlu besar juga," kata Santoso kepada wartawan, Selasa (19/3).

PT TransJakarta sendiri pada tahun 2019 telah mendapatkan alokasi PSO sebesar Rp 3,2 trilliun. Itu sebabnya, Santoso mengusulkan agar PT. MRT Jakarta mencari sumber pendapatan lain.