Berita

Foto:RMOL

Nusantara

Bappenas Catat Tiga Provinsi Paling Tinggi Pernikahan Dini

SELASA, 12 MARET 2019 | 14:20 WIB | LAPORAN:

. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mencatat setidaknya ada tiga provinsi yang memiliki angka perkawinan dini tertinggi.

Hal ini pun masih menjadi momok bagi perlindungan anak di tanah air.

Direktur Jenderal Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti mengatakan, berdasarkan data tahun 2016, tiga provinsi yang tergolong tinggi perkawinan anak adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.


"Kalsel 36,13 persen, Sulteng 35.10 persen dan Kalteng 34,63 persen," ungkapnya dalam seminar bertajuk "Memaknai Putusan MK dan Sinergitas dalam Pencegahan Perkawinan Anak" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

Perkawinan dini semacam ini menurut dia sangat rentan akan berbagai permasalahan. Diantaranya rentan akan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain.

"Isu kesehatan juga muncul. Komplikasi, kematian saat melahirkan. Ini juga dampak-dampak. Bayi yang lahir juga berpeluang mati juga tinggi. Kalau tidak ada stunting. Dampaknya tidak main-main," tambahnya.

Perlu diketahui, saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tengah mendorong revisi Pasal 7 ayat 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.

Woro mengingatkan, yang terpenting bukan cuma membuat regulasi yang bagus, tapi juga mencegah terjadinya pernikahan dini.

"Semua eksponen masyarakat lembaga kementerian tak hanya memikirkan regulasi terbaik, tapi bagaimana ini harus dicegah," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya