Berita

Sekjen Gopan Wahyu/RMOL

Nusantara

Peternak Desak Pemerintah Kontrol Kebijakan Harga Pakan

SELASA, 05 MARET 2019 | 22:40 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta terus mengontrol kebijakan yang menyangkut penentuan harga pakan ternak.

Sebab, kebijakan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan para peternak. Terlebih saat ini banyak lahan peternak diambil alih oleh pihak perusahaan.

"Kami mau peternak juga bisa menikmati hasilnya. Artinya peternak bisa mendapatkan keuntungan dari hasil budidayanya," ujar Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Wahyu saat menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3).


Selain tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan, pemerintah melalui sistem kontrol produksi pangan yang ada seharusnya dapat mengontrol perusahaan-perusahaan besar yang merugikan peternak.

"Karena pemerintah mungkin melalui pangan untuk memperhulu. Jadi seandainya kontrol hulu berjalan lebih baik keadaan seperti ini Insha Allah tidak akan terjadi," tutur Wahyu.

Gopan sendiri menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindungi usaha para peternak unggas mandiri sehingga tidak mengalami kerugian.

Sebelumnya, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia mencatat pada 2016-2018 harga jual ayam rata-rata lebih rendah dari harga pokok produksi. Terbaru, Januari-Februari 2019, harga rata-rata Rp 18.111 sedangkan harga pokok produksi Rp 19.884 per kilogram.

Peternak juga meminta pemerintah menurunkan harga sarana produksi peternakan, terutama harga pakan dan day old chicken (DOC) dalam waktu secepatnya.  

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya