Berita

Prasetyo Edi Marsudi/RMOL

Nusantara

Prasetyo Akan Tanya Anies Soal Demosi Di Lingkungan Pemprov

SABTU, 02 MARET 2019 | 08:33 WIB | LAPORAN:

. Rotasi jabatan di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan 1.125 orang dinilai terlalu banyak sehingga dapat menimbulkan persoalan.

Terlebih adanya demosi atau penurunan jabatan banyak terjadi di posisi strategis. Demikian dikatakan langsung Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

"Terlalu banyak itu yang pertama. Saya melihat Camat jadi Sekretaris Camat. Demosi ini juga yang mau saya sikapi. Mereka kan mengawali karier dari bawah ke atas. Jadi kasian gitu," ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (2/3).


Selain alasan menitih karir dari bawah, politisi PDIP ini juga menggarisbawahi peran Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Daerah dan Gubernur dalam mengambil keputusan.

Adapun jika dari para jajaran tersebut memiliki kesalahan, secara struktural Prasetyo mengatakan harus ditanggapi mulai dari teguran sampai pencopotan. Jadi tidak langsung mencopot.

"Kalau mereka punya permasalahan kan harus ada teguran dulu. Tapi ini langsung begitu saja tanpa mereka dipanggil dengan aturan ASN yang ada tapi main putusan aja," tutur Pras sapaan akrabnya.

Karena hal inilah dirinya ingin bertemu langsung dan menanyakan hal terkait dengan pimpinan di ibukota.

"Saya akan bertanya kepada BKD, pak Sekda dan Gubernur soal permasalahan ini. Mungkin tidak secara spesifik panggil. Tapi saat rapat paripurna ketenu. Saya akan tanya secara formal dan informal," sebut Prasetyo.

Perombakan jabatan kepada 1.125 pegawai di lingkungan Pemprov DKI telah dilaksanankan, Senin (25/2). Ada yang naik jabatan, ada beberapa pegawai eselon II terdampak demosi alias penurunan jabatan.

Misalnya, bekas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji menjadi Wakil Walikota Jakarta Selatan, mantan Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendarwan menjadi Staf SDA dan Kastpol PP DKI Yani Wahyu menjadi Asisten Deputi. ***

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya