Berita

Aksi masyarakat Papua/Net

Nusantara

Aksi Masyarakat Papua Di Gedung KPK Nyaris Chaos

JUMAT, 01 MARET 2019 | 17:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Masyarakat Papua kembali menggelar aksi di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (1/3).

Puluhan demonstran yang membangun tenda di depan Gedung KPK dari Masyarakat Peduli Papua (MPP) sempat memanas saat mereka memaksakan diri masuk gedung antirasuah.

Mereka kecewa karena pimpinan KPK tidak kunjung menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enambe pada insiden Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu lalu.


Massa aksi merangsek ke dalam gedung KPK dan terlibat aksi dorong dan nyaris chaos saat massa menggoyang pagar. Kemudian pihak keamanan KPK berusaha menenangkan KPK. Massa juga merasa kesal dan kecewa sehingga melemparkan telur busuk ke arah gedung KPK.

Koordinator aski MPP, Zakeus mengatakan aksi ini sebagai bentuk protes tindakan liar diduga dilakukan oleh KPK terhadap Lukas Enembe.

Bahkan sikap KPK yang terkesan memaksakan kehendak dan menerobos aturan pun membuat seluruh rakyat Papua marah besar.

"KPK jangan seperti preman pasar. Karena dugaan upaya KPK mengkriminalisasi Gubernur Lukas Enembe ini tidak dengan cara beradab namun liar," ujar Zakeus.

Di mata mereka Lukas Enembe sebagai sosok pemimpin yang berani membela kepentingan rakyat Papua. Untuk itu, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta jajarannya diwanti-wanti jangan sekali-kali mencoba membuat gaduh Papua. Karena selama ini rakyat Papua sudah hidup damai dan cinta NKRI.

"Lukas Enembe adalah pahlawan rakyat Papua. Lukas bangun Papua dengan aman dan damai," sebut Zakeus.

Mereka memperingatkan KPK jangan lagi mengulangi perbuatan yang sama terhadap Lukas Enembe. Mengingat bila KPK terus memaksakan kehendak maka dapat memicu kericuhan di bumi Cendrawasih.

"Kenapa kami tidak percaya? Ya karena KPK ini kok bisa gagal lakukan OTT. Ini kemudian menimbulkan kecurigaan bagi kami bahwa ada muatan politik di balik tindakan KPK ini," tandas Zakeus.

Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe bermula dari peristiwa di Hotel Borobodur Jakarta pada 2 Februari 2019.

Saat itu, penyelidik KPK diduga berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri. Namun, dugaan OTT yang dilakukan penyelidik KPK tanpa bukti permulaan yang cukup itu gagal.

Kejadian ini pun berujung pada pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK oleh pegawai Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya. Atas pelaporan itu, Pemprov Papua melaporkan balik KPK atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai UU ITE. ***

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya