Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Penegasan itu sebagaimana disampaikan Ketua PBNU, H Robikin Emhas. Dia memastikan Jokowi hadir dan akan membuka kegiatan yang dihadiri para tokoh NU dan belasan ribu Nahdliyin di sekitar Priangan Timur seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan kabupaten-kabupaten lain itu.
“Sampai hari ini, Presiden 'positif' hadir. Mudah-mudahan tidak halangan apapun dan acara berjalan lancar,†ucapnya di Kota Banjar seperti dikutip RMOLJabar, Selasa (26/2).
Ketua Pelaksana Munas dan Konbes, H Eman Suryaman mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan membahas beragam persoalan keumatan mulai sampah plastik, pajak perusahaan daring (online), kekerasan seksual, perusahaan air dalam kemasan yang menyebabkan kekeringan, hingga konsep Islam Nusantara.
“Masalah sampah plastik merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Memang dampaknya lambat-laun, tapi itu berkaitan langsung dengan kehidupan di muka bumi ini. Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, terutama ke laut,†tuturnya.
Nantinya, para ulama akan mengemukakan pendapat-pendapatnya untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum membuang sampah plastik yang menyebabkan terganggunya sistem di muka bumi dan bagaimana pula hukum perusahaan yang memproduksinya.
“Para ulama akan membahas itu berdasarkan teks-teks kitab klasik yang salama ini diajarkan di pesantren-pesantren,†ujar Eman.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU merupakan amanat konstitusi NU. Forum tertinggi di NU setelah Muktamar ini dalam satu periode kepengurusan (selama 5 tahun) harus diselenggarakan minimal 2 kali.
Munas-Konbes NU yang paling terkini dilaksanakan pada November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perhelatan tersebut menghasilkan usulan strategis, antara lain soal distribusi lahan, fiqih disabilitas, etika dakwah di era digital, dan lain-lain.
Perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren akan meramaikan acara bertema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat" itu.
***
