Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Selatan (KPUD Jaksel) mengebut pekerjaan penyortiran dan pelipatan surat suara pada Pemilu 2019. Saat ini, baru surat suara untuk pemilihan capres dan cawapres yang tuntas.
Proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 telah dimulai sejak Senin (18/2). Rakyat Merdeka berkesempatan memantau proses pelipatan surat suara di KPUD Jaksel. Kegiatan pelipatan surat suara itu dipusatkan di Gedung GOR Cilandak, Jaksel.
Lokasinya tidak jauh dari Kantor Kecamatan Cilandak. Menempati gedung khusus, proses pelipatan steril dari masyarakat umum. Hanya pekerja dan petugas yang diizinkan masuk. Peringatan dilarang masuk terÂpampang jelas di spanduk. Di bawah tertulis besar; Gudang Logistik Pemilu 2019.
Untuk masuk ke dalam gedunghanya ada satu pintu masuk. Letaknya berada di depan. Sementara, tiga pintu yang beÂrada di samping ditutup rapat. Di tengah-tengah ruangan, tertumÂpuk ribuan kardus. Warnanya coklat, tertutup rapat. Tidak sembarang orang bisa membawa kardus itu. Hanya petugas KPU dan kepolisian yang bisa memÂbawa dan membukanya.
Di gedung dua lantai itu, suasananya sangat ramai. Puluhan pekerja sibuk menyortir dan melipat surat suara. Alur proses pelipatannya dimulai setelah kardus berisi surat suara yang masih lonjoran kinyis-kinyis itu dibuka, lalu ditumpuk di atas meja.
Selanjutnya, pekerja mengamÂbil per empat lembar. Terdiri dari surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPD. Sementara surat suara pilpres sudah rampung dilipat. Setelah dilipat rapi, surat surat dimasukkan ke dalam kembali. Selanjutnya, diletakkan di poÂjok ruangan.
Di sela-sela melipat, terdenÂgar suara ketokan cukup keras. Ketokan itu untuk memudahkan dalam melipat kertas. Tak samÂpai satu menit, surat terlipat rapi. Saadah, salah seorang pekerja pelipat suara, terlihat sangat cekatan. Dalam waktu setengah jam, sekitar 100 lembar surat suara berhasil dia lipat. Dia bekerja bersama puluhan pekerja lainnya. Kerja mereka ditarget. Dalam tiga jam harus rampung melipat satu dus surat suara alias 500 lembar. Saadah mengaku dalam sehari bisa melipat hingga tiga ribu lembar surat suara.
"Untuk surat suara DPR/DPRD masih sekitar semingguanlagi mungkin bisa selesai," imÂbuh Saadah.
Kendati siang itu matahari bersinar terik, suhu di dalam ruangan tak terlalu panas, meski tak ber-AC. Kipas angin pun tak ada. Embusan udara dari pintu masuk cukup membuat dingin ruangan. "Kalau gerah kami tinggal keluar sebentar," ucap Saadah kembali.
Selama proses penyortiran dan pelipatan, seluruh lampu dinyalakan. Sehingga ruangan itu terlihat terang benderang. Menariknya, walaupun menyimpanberkas sangat penting, tidak terÂlihat adanya CCTV. "Biasanya setiap hari ada yang jaga. Jadi aman," ucap Saadah kembali.
Pelipatan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB. "Kalau masih kuat, ya, lembur sampai jam 12 malam," kata dia.
Wanita berusia 50 tahun ini mengatakan, bekerja melipat surat suara telah dilakukannya sejak pemilu 2009 lalu. Setelah itu, setiap pemilu selalu dilibatÂkan. "Jadi sudah hafal dan tidak perlu belajar lagi," kata dia.
Saat ditanya berapa honornya, wanita berjilbab ini enggan buka suara. "Tanya sama orang KPU-nya," elaknya.
Sekretaris KPU Jaksel, Susila Hery Prabawa mengatakan, pihaknya melibatkan 35 pekerja untuk menyortir dan melipat surat suara. Jumlah itu masih kurang. Seharusnya sebanyak 50 orang. "Kami targetkan selama 10 hari seluruh pelipatan suratsuara tuntas. Tapi karena jumÂlahnya kurang sepertinya lebih lama," ujar Susila dalam keterangannya, kemarin.
Menurut Susila proses penyortiran dan pelipatan surat suara sudah dilakukan sejak Senin (18/2). Hingga saat ini, pelipaÂtan surat suara untuk kategori pemilihan presiden (pilpres) sudah tuntas dilipat dalam waktu dua hari. "Yang lama pelipatan surat suara untuk DPRD tingÂkat Propinsi, DPR, DPD bisa memakan waktu hingga 8 hari," sebut dia.
Susila mengungkapkan, para penyortir dan pelipat surat suara bekerja selama 18 jam sehari. Tujuh hari dalam seminggu. Mulai dari pukul 06.00 WIB hingga 24.00 WIB. "Mereka hanya istiraÂhat makan dan salat," kata dia.
Selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara, seluruh pekerja akan selalu diawasi oleh petugas dari KPU Jaksel dan juga personel kepolisian dari Polres Jaksel. Hal ini dilakukan untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.
"GOR hanya ditutup setiap jam 12 malam dan dibuka lagi jam 6 pagi. Lima petugas kepolisian dan keamanan gedung jugaselalu berjaga 24 jam," tandasnya.
Tidak hanya itu, kata Susila seluruh pekerja juga dilarang keras membawa surat suara keÂluar dari gedung ini. Seluruhnya, harus dilakukan di dalam. Baik surat suara yang rusak maupun yang baik.
"Kalau ketahuan membawasurat suara akan langsung diproses ke polisi," tegasnya.
Untuk honor pekerja, Susila mengungkap sebesar Rp 90 per lembar. Jumlah ini menurundibanding Pemilu 2014 lalu sebesar Rp 150 per lembar. Honor tersebut tidak termasuk untuk kebutuhan makan pekerja dua kali sehari.
"Sebenarnya tidak ada anggaÂran untuk makan, tapi kami cari-cari celah agar seluruh pekerja tetap bisa makan," kata dia.
Untuk itu, dia mengaku sedang mengusulkan ke KPU Pusat, tambahan anggaran untuk penyortiran dan pelipatan surat suara sebesar Rp 200 per lembar. "Katanya ( KPU Pusat) sudah menyetujui. Tapi saya nggak tahu berapa realisasinya," imbuhnya.
KPUD Jakarta Selatan menerimasekitar 5.600-an dus surat suara. Rinciannya, setiap jenis surat suara sekitar 1.400 dus. Pada Pemilu 2019, DKI Jakarta mendapat empat jenis surat suara. Yakni, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, DPR, DPRD Propinsi, dan DPD.
Jumlah surat suara tersebut, kata dia telah disesuaikan dengandaftar pemilih tetap di Jaksel sebanyak 1.695.760 pemilih. "Insyaallah jumlah surat suara yang ada telah mencukupi," klaim dia.
Seluruh surat suara yang dikirim KPU Pusat ke KPU Jaksel, kata Susila dalam kondisi baik. "Tapi memang ditemukan sekitar 40 surat suara yang rusak. Tapi sudah diamankan petugas," pungkasnya.
Latar Belakang
360 Juta Surat Suara Sudah Dikirim ke Daerah Terjauh Dari Percetakan KPU telah mencetak surat suara sebanyak 939.879.651 lembar pada Pemilu 2019. Dengan nilai kontrak sebesar Rp 600 miliar. Proses pencetakan dilakukan secara serentak oleh lima konsorsium dan satu perseroan terbatas.
Enam konsorsium tersebut antara lain, Konsorsium PT Aksara Grafika Pratama Jakarta memÂproduksi surat suara sebanyak 68.176.374 lembar, Konsorsium PT Balai Pustaka Jakarta memÂproduksi surat suara sebanyak 139.894.529 lembar,Konsorsium PT Gramedia Jakarta memÂproduksi surat suara sebanyak lembar 292.019.984 lembar.
Selanjutnya, Konsorsium PT Temprina Media Grafika Jawa Timur memproduksi surat suara sebanyak 255 019.544 lembar, Konsorsium PT Puri Panca Pujbangun Jawa Timur memÂproduksi surat suara sebanyak 107.714.950 serta PT Adi Perkasa Makassar Sulawesi Selatan memproduksi surat suara sebanyak77.054.270 lembar.
Untuk jumlah surat suara dibagi menjadi 5 bagian. Yaitu, paslon calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), caleg DPR, caleg DPRD Provinsi, dan caleg DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Ditargetkan, paling lambat 17 Maret 2019 surat suara sudah sampai di seluruh kabupaten/ kota. Selanjutnya, 17 Maret-19 April 2019 akan digunakanuntuk menyortir, melipat, dan mengepak surat suara untuk didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan, proses pencetakansurat suara pemilu sudah menÂcapai 360 juta lembar, dari total 939.879.651 yang harus dicetak. Surat suara yang sudah tercetak, kata dia akan langsung didistriÂbusikan ke provinsi dan kabuÂpaten/kota. "Surat suara yang sudah tercetak langsung didistriÂbusikan ke daerah-daerah terluar yang jauh dari titik pencetakan," ujar Ilham.
Menurut Ilham sejumlah daerah yang akan dikirim surat suÂara terlebih dahulu adalah, Aceh, Sumatera Utara, hingga beberapa wilayah di Papua. Sementara surat suara untuk daerah-daerah yang dekat denganlokasi perÂcetakan sampai saat ini belum dicetak deperti Yogyakarta.
"Secara geografis juga tak ada masalah, jadi itu kami belakangÂkan," kata dia.
Berdasarkan hitungan KPU, kata Ilham pencetakan surat suÂara akan lebih cepat dirampungkan. Ia menyebut estimasi 109 persen surat suara rampung dicetak pada 27 Maret 2019, jika pencetakan konsisten.
"Alhamdulillah kami bersyuÂkur semoga tak ada masalah-masalah yang membuat proses jadi tertunda," harap dia
Bersamaan dengan pencetakan, kata dia, KPU juga menunggulaporan dari daerah yang telah dikirimi surat suara. Laporan ini terkait sortir surat suara rusak yang akan segera ditindakÂlanjuti. Bila ada yang rusak, kata Ilham proses pergantian surat suÂara tidak akan memakanwaktu lama. "Kendalanya hanya dari sisi distribusi saja," sebut dia.
Terkait adanya beberapa daerah yang kekurangan surat suara, Ilham membantahnya. Menurutnya, saat ini KPU masih melakukan pendataan untuk menentukan berapa surat suara di masing-masing TPS. "Yang kami kirim cetak pertama ini adalah kontrak berdasarkan surat suara per dapil," imbuhnya.
Saat ini, kata dia, pihaknya masih butuh waktu untuk meÂnentukan surat suara per TPS. "Sekarang kita sedang mengelompokkan data pemilih per TPSsambil menunggu data yang sedang berlangsung saat ini," kat dia.
Sementara, Ketua KPU Jakarta Selatan Agus Sudono menambahkan, sortir dan pelipatan surat suara Pilpres ditargetkan tuntas dalam kurun waktu tiga hari, kemudian berlanjut ke surat suara yang lain.
"Kami sudah siapkan 50 tenagaprofesional untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara," ucapnya.
Untuk surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kata dia, akan diterima KPU Jaksel pada Maret 2019.
Agus menyebut, sebanyak 522 ribu lembar surat suara yang dibungkus 1.044 karton yang disegel telah diterima KPU Jaksel. Selanjutnya disimpan dalam GORCilandak, Jaksel. "Jumlah tersebut masih kurang dari total 1.730.897 surat suara yang dibutuhkan untuk dapil Jaksel," kata dia.
Untuk pengamanan surat suara, kata Agus pihaknya telahmeÂlayangkan surat resmi kepada Polres Metro Jaksel agar dapatberjaga setiap hari di lokasi gudang. Selanjutnya, secara berkesinambungan KPU Jaksel juga menyiapkan secara khusus tenaga personel untuk menunggugudang tempat penyimpanan surat suara.
"Kami juga meminta bantuan keamanan, dari pemerintahan kota Jaksel, termasuk Satpol PP untuk terlibat di dalamnya," pungkasnya. ***
