. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Petani Kabupaten Pulau Morotai berharap pemerintah pusat turun tangan dalam pembebasan lahan masyarakat yang peruntukannya dikabarkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dalam surat yang dikirim kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko akhir bulan lalu, forum masyarakat ini mengemukakan banyaknya permasalahan yang muncul, dan lebih ironisnya justru merugikan masyarakat petani. Meski masalah ini sudah dilaporkan ke pemerintah daerah, namun belum ada jalan penyelesaiannya.
"Kami pun harus menyurati Pak Moeldoko, menyampaikan nasib petani ini, dan meminta juga supaya Presiden Joko Widodo memberi perhatian atas masalah ini," kata Ketua Forum Perjuangan Masyarakat Petani Kabupaten Morotai, Abdullah Bachmid di Jakarta, Senin (11/2).
Masyarakat petani menurutnya sangat berharap permasalahan yang timbul terkait pembebasan lahan itu bisa diselesaikan sebelum KEK di Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Presiden Jokowi.
"Kami kecewa dengan sikap Bupati yang tidak melihat penderitaan masyarakatnya, kami sudah menyampaikan berkali-kali, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali," ujar Abdullah Bachmid.
Dalam surat mereka kepada Moeldoko, ikut disampaikan kronologi pembebasan lahan yang mereka maksud.
Masyarakat petani di Kabupaten Morotai diberitahu adanya program pemerintah pusat yakni pencanangan KEK berlokasi di empat desa ditambah tiga desa lainnya.
Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus, karena tanah yang ditawarkan terlalu murah atau tidak sesuai dengan SK Bupati Tahun 2014.
Keinginan masyarakat menaikkan tawaran ditolak, sebab mereka mengklaim harga dasar tanah di zona satu dan zona dua luas lahannya 556,17 Ha itu sudah ditentukan pemerintah pusat.
Guna memuluskan rencananya, masyarakat terus dibujuk, bahkan merekrut orang-orang berpengaruh di desa itu untuk mempengaruhi warga lainnya dengan iming-iming, sehingga bersedia menjual lahan masyarakat untuk program KEK.
[rus]
