Demi memberi kepastian pemilih yang tidak tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) asal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Banten segera menetapkan jumlah TPS tambahan.
Desakan dilakukan karena KPU belum memberi penetapan terkait kepaastian untuk pemilih yang tak bisa memilih di TPS domisilinya
Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi meminta agar pemilih tersebut difasilitasi.
“Di rutan, kemudian ada pemilih bandara bagaimana progresnya? Di Bandara Soekarno Hatta itu bukan sekadar penumpang, tapi juga ada pegawai yang tidak bisa pulang, rata-rata 24 jam untuk operasionalnya,†tegas Didih seperti diberitakan
RMOLBanten, Minggu (10/2).
Didih menjelaskan, kepastian TPS tambahan di daerah tertentu diperlukan. Pasalnya, Bawaslu dari awal sudah menyampaikan adanya beberapa konsekuensi dari pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) digabung.
Selain di bandara dan rutan, kata Didih, ada sejumlah titik yang dipandang perlu didirikan TPS. Seperti di pondok pesantren dan kawasan industri. Lokasi-lokasi itu sangat berpotensi adanya pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena tak bisa pulang ke kampung halaman.
“17 April, semua harus libur. Cuma masalahnya mereka enggak pulang karena liburnya hari Rabu. Kalau saya berpikir, terdaftar di Medan libur cuma satu hari, saya enggak balik, saya ingin memilih di sini saja. Kalau alasannya bukan warga sini tidak bisa ikut Pileg boleh, tapi kalau Pilpres dapil (daerah pemilihan)-nya nasional, dia mempunyai hak pilih,†terang Didih.
Pihaknya menilai, soal adanya penambahan TPS di lokasi rawan pemilih tidak terlalu sulit. KPU bisa bercermin dari pelaksanaan Pemilu 2014 di mana saat itu ada 15 yang berlokasi di Bandara Soekarno Hatta dan rutan yang tersebar di enam kabupaten/kota di Banten.
“Tinggal konsultasi dengan pengelola bandara. Mereka sudah dari pemilu ke pemilu biasa, shift-nya sudah jelas,†tuturnya.
[ian]
