Berita

Wibisono/RMOL

Politik

Salah Kaprah, Pembangunan LRT Cuma Jadi Beban APBN

JUMAT, 08 FEBRUARI 2019 | 17:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Karut marut pembangunan Proyek LRT (Light Rail Transit) terus menjadi sorotan publik. Pembangunan ini bahkan dianggap menjadi salah satu bukti kegagalan infrastruktur yang dibangun era pemerintahan Jokowi.

Pengamat infrastruktur Indonesia, Wibisono menilai pembangunan LRT saat ini tidak efisien dan salah kaprah. Baginya, pembangunan LRT di Palembang dan Jabodebek hanya membebani keuangan negara.

Contoh nyata, LRT Palembang yang sudah beroperasional sampai hari ini. Sisi pemasukan dari LRT ini ternyata tidak memenuhi target.


"Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar perbulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya Rp 1 miliar. Ada selisih Rp 9 miliar yang harus disubsidi, dan ini mau sampai kapan?" kata Wibisono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/2).

Selain itu, proyek LRT juga dinilai membebani BUMN di bidang konstruksi. Sebab, ada dua subsidi yaitu subsidi investasi dan subsidi operasional dan pemeliharaan agar tiket bisa terjangkau masyarakat.

“Ada 4 BUMN yang terjebak dalam pembangunan LRT ini. Ini merupakan buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah ada kejar target 5 tahun harus selesai," tegas pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) itu.

Kritik pembangunan LRT pernah dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia menilai pembangunan lintasan LRT yang dibangun dengan model melayang (elevated) dan bersisian dengan jalan tol tidak efektif.

Atas kritik JK itu, Wibisono mendesak BPK untuk segera mengaudit pembangunan proyek LRT. Jika nanti ada temuan, maka KPK harus segera usut tuntas.

“Mark up proyek, atau ditemukan kerugian negara,” pungkas Wibisono. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya