Berita

Jubir BPN Prabowo-Sandi, Handi Risza/RMOL

Politik

Jubir BPN Jelaskan Maksud Prabowo Soal Kebocoran Rp 500 Triliun

JUMAT, 08 FEBRUARI 2019 | 17:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Sama seperti tahun 2014, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga menyebut adanya kebocoran negara. Alhasil pernyataan itu kembali menimbulkan polemik saat ini.

Menurut Jubir BPN Prabowo-Sandi, Handi Risza, yang dimaksud dalam pernyataan Prabowo tersebut berasal dari belanja negara.

"Ada indikasi proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD di mark-up 20 persen hingga 40 persen. Sehingga menyebabkan kebocoran anggaran negara dan daerah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," kata Handi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/2).


Persoalan angka Rp 500 triliun yang dimaksud oleh Prabowo, sambung Handi, tentu berasal dari belanja APBN.

"Jika kita gunakan asumsi nilai proyek yang dimark up 20 persen saja dari total belanja APBN kita, maka angkanya akan mencapai Rp 500 triliun," ungkapnya.

Selain itu indikasi awal dalam menghitung kebocoran APBN/APBD bisa dilihat dari beberapa sumber. Bisa dilihat dari temuan BPK, uang negara yang diselamatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Serta korupsi-korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, pejabat pemerintahan dan anggota DPR.

Sebagai contoh, terang Handi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah yang berasal dari salah satu partai politik pendukung paslon 01, total kerugian negara akibat adanya korupsi tersebut mencapai Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS.

"Jadi pesan Pak Prabewo jangan dilihat besarnya, tapi pelaku korupsi yang sudah massif sehingga menyebabkan uang negara bocor dan tidak bisa dipertanggung jawabkan," tandasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya