Berita

Jubir BPN Prabowo-Sandi, Handi Risza/RMOL

Politik

Jubir BPN Jelaskan Maksud Prabowo Soal Kebocoran Rp 500 Triliun

JUMAT, 08 FEBRUARI 2019 | 17:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Sama seperti tahun 2014, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga menyebut adanya kebocoran negara. Alhasil pernyataan itu kembali menimbulkan polemik saat ini.

Menurut Jubir BPN Prabowo-Sandi, Handi Risza, yang dimaksud dalam pernyataan Prabowo tersebut berasal dari belanja negara.

"Ada indikasi proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD di mark-up 20 persen hingga 40 persen. Sehingga menyebabkan kebocoran anggaran negara dan daerah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," kata Handi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/2).


Persoalan angka Rp 500 triliun yang dimaksud oleh Prabowo, sambung Handi, tentu berasal dari belanja APBN.

"Jika kita gunakan asumsi nilai proyek yang dimark up 20 persen saja dari total belanja APBN kita, maka angkanya akan mencapai Rp 500 triliun," ungkapnya.

Selain itu indikasi awal dalam menghitung kebocoran APBN/APBD bisa dilihat dari beberapa sumber. Bisa dilihat dari temuan BPK, uang negara yang diselamatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Serta korupsi-korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, pejabat pemerintahan dan anggota DPR.

Sebagai contoh, terang Handi, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah yang berasal dari salah satu partai politik pendukung paslon 01, total kerugian negara akibat adanya korupsi tersebut mencapai Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS.

"Jadi pesan Pak Prabewo jangan dilihat besarnya, tapi pelaku korupsi yang sudah massif sehingga menyebabkan uang negara bocor dan tidak bisa dipertanggung jawabkan," tandasnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya