Berita

Benny Wenda: Indonesia

Pertahanan

Menlu Retno: Vanuatu Tak Punya Good Intention

JUMAT, 01 FEBRUARI 2019 | 02:21 WIB | LAPORAN:

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah Vanuatu tidak memiliki good intention dengan memfasilitasi pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda ke dalam Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) PBB pada 25 Januari lalu.

Hal itu disampaikan Retno Marsudi seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

"Kenyataannya bahwa Vanuatu tidak memiliki good intention dengan memasukkan Benny Wenda di dalam delegasinya. Dan juga komplain KT HAM karena di akhir pertemuan, tiba-tiba yang bersangkutan (Benny Winda) berbicara mengenai Papua," kata dia


Menlu Retno juga mengaku tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda yang menyusup di dalam delegasi. Pasalnya, Benny Wenda dinilai selalu manipulatif.

"Kita sendiri tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda. Jadi pattern yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu satu, manipulatif dan yang kedua adalah fake news," tuturnya.

Sebelumnya, Vanuatu menyusupkan Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, 25 Januari lalu.

Di forum itu, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Benny juga mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Selain itu, pada kesempatan itu Benny meminta Bachelet mengirim tim pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Indonesia paling timur itu. [hta]






Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya