Berita

Konferensi pers KSPI/RMOL

Nusantara

KSPI: Data PHK Pemerintah Tidak Masuk Akal

KAMIS, 31 JANUARI 2019 | 18:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah data Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan signifikan dalam empat tahun terakhir.

Data tahunan yang tercatat di Kemenaker menunjukkan bahwa angka PHK bisa ditekan sepanjang 2018 yakni hanya 3.362 buruh yang mengalami PHK.

Sementara, pada 2014 ada 77.678 buruh mengalami PHK, angka tersebut perlahan menurun menjadi 48.843 orang di tahun 2015, 12.777 orang tahun 2016, dan 9.822 orang selama 2017.


"Angka tersebut tidak masuk akal. Hanya dari tiga perusahaan di Purwakarta saja yang PT Dada Indonesia 1.300 orang, PT OFN 1.800 orang, dan PT Ijulsun 1.400 orang jumlahnya sudah 4.500 orang. Itu hanya di tiga perusahaan dalam satu kabupaten, bagaimana dengan daerah-daerah lain," jelas Presiden KSPI Said Iqbal dalam jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (31/1).

Tidak hanya di tahun 2018, gelombang PHK juga terjadi pada 2015, 2016, dan 2017.

"Gelombang PHK juga terjadi pada tahun 2015. Kaum buruh menyebut ini adalah gelombang PHK jilid satu," ujar Said Iqbal.

Saat itu, PHK menimpa buruh di sektor tekstil dan garmen, sehingga puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Sedangkan gelombang PHK jilid II terjadi pada Januari-April 2016, berdampak terhadap industri elektronik dan otomotif. Di industri elektronik PHK terjadi di PT Tosiha, PT Panasonic, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT Ohsung. Sementara, pengurangan karyawan di otomotif terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin, PT Mushashi, dan PT Sunstar.

Gelombang PHK jilid III terjadi tahun 2017 yang banyak menimpa sektor ritel. Satu hal yang diberitakan luas adalah tutupnya minimarket Seven Eleven yang berakibat kurang lebih 6.000 pekerja mengalami PHK.

Selain itu, KSPI juga mencatat di sektor energi atau pertambangan PHK terjadi beberapa perusahaan seperti PT Indoferro sebanyak 1.000 orang, PT Indocoke 750 orang, PT Smelting 380 orang, dan PT Freeport 8.100 orang. Untuk industri garmen ada PT Wooin Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, PT. Megasari, dan PT. GGI dengan total kurang lebih 3.000 orang.

"Di industri farmasi dan kesehatan antara lain PT Sanofi/Aventis 156 orang, PT Glaxo 88 orang, PT Darya Varia 40 orang, PT Roche 400 orang, dan PT Tempo Scan Pasific 95 orang," demikian Said Iqbal. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya