Berita

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto/RMOL

Nusantara

Panglima TNI: Keinginan Masyarakat Papua Diwadahi, Asal Jangan Merdeka

KAMIS, 31 JANUARI 2019 | 14:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kondisi keamanan di Papua masih menimbulkan polemik tersendiri. Ancaman kelompok separatis masih terus membuat keamanan di Papua belum seutuhnya kondusif.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebutkan dalam menjalankan fungsi TNI di Papua pihaknya akan berupaya mewadahi setiap keinginan masyarakat Papua kecuali merdeka (memisahkan diri).

"Mungkin kita mendekati ke masyarakat menyadarkan kepada mereka apa sih keinginan mereka. Kita akan wadahi yang penting asal jangan keinginan merdeka itu saja yang lain akan kita penuhi," ujar Panglima TNI usai Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (31/1).


Menurut dia, dengan ditopang oleh teknologi yang mutakhir, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang digelar di Papua bisa semakin optimal.

"Kita melaksanakan operasi di sana bukan hanya operasi tempur karena mereka adalah saudara kita semua tapi operasi psikologi, operasi teritorial itu yang akan kita gelar di sana sehingga rakyat Papua ketika melihat TNI berbaju loreng turun di lapangan mereka tidak ketakutan mereka akan welcome," bebernya.

Dalam melakukan fungsinya itu, Panglima TNI juga menyatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan BUMN untuk merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

"Kita akan penuhi, kita akan bicara dengan kepala suku yang di sana dan akan kita serap semuanya. Itu pun kita sudah bekerjasama dengan PUPR dengan BUMN untuk bisa mewadahi keinginan-keinginan mereka itulah yang kita perlukan apa sih keinginannya akan kita wadahi," tandasnya. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya