SALAH satu komitmen Presiden Joko Widodo dalam sektor migas adalah memberantas mafia migas. Mafia yang menggerogoti kekayaan migas Indonesia dan menggerogoti Badan Usaha Milik Negara, Pertamina dan menggerogoti uang rakyat yang terpaksa membayar BBM mahal.
Presiden Jokowi dan para pembantunya telah memetakan bahwa mafia migas yang dimaksud bersarang di Petral, anak perusahaan Pertamina yang ditugaskan untuk mengimpor minyak, baik minyak mentah maupun produk minyak dari luar negeri.
Dalam perjalanannya, pemerintah Jokowi benar-benar membubarkan Petral (Mei 2015) yang dianggap sarang mafia migas. Pemerinth mengatakan Pertamina akan berhemat 22 juta dolar AS per hari sebagai hasil pembubaran Petral. Nilai penghematan yang sangat besar mencapai Rp. 114,8 Triliun setahun pada tingkat kurs saat ini. Dengan asumsi harga minyak mentah sama, nilai tukar rupiah terhadap dalar AS sama, dan harga jual minyak ke masyrakat sama.
Pada saat pernyataan penghematan ini disampaikan Mei 2015 harga minyak 62 dolar AS per barel. Relatif stabil sampai dengan sat ini. Demikin juga kurs saat itu senilai sekitar 13.500, dan bertahan sampai akhir 2017 dan sedikit melemah di tahun 2018. Sementara harga jual BBM ke masyrakat cenderung meningkat selama periode ini. Dengan demikian maka angka penghematan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.
Masyarakat begitu berharap penghematan yang begitu besar akan menghasilkan harga BBM murah untuk rakyat, namun hal tersebut tidak terjadi. Demikian juga keuntungan Pertamina akan bertambah akibat penghematan itu, namun ternyata hal itu tidak terwujud. Malah yang terjadi sebaliknya, keuntungan Pertamina malah kian merosot sampai saat ini. Lembaga baru ISC buatan pemerintah malah ditenggarai menjadi sarang mafia baru yang lebih ganas.
Harapan yang tidak kalah pentingnya adalah Presiden Jokowi menangkap otak mafia migas dan menyeret gerbong mafia ini ke penjara, atas segala kesalahan dan dosa-dosa mereka kepada bangsa Indonesia. Rakyat berharap mafia yang menyebabkan bangsa Indonesia menderita dan menyebabkan Pertamina menjadi lahan jarahan ini di bawa ke pengadilan, dihukum berat, sehingga di masa depan tak ada lagi mafia yang menggerogoti dan mencurangi bangsa ini. Harapan yang belum dapat diwujudkan Presiden sampai dengan hari ini. Masyarakat masih menunggu komitmen ini dilaksanakan secara tuntas.
Semua sangat bergantung pada Presiden Jokowi, masih ada waktu untuk menjalankan semua tugas mulia tersebut. Masih ada waktu untuk menangkap gerbong mafia yang ditenggarai saat ini masih bersarang dalam tubuh BUMN migas. Sehingga isu ini tidak menjadi batu sandungan dalam debat Pilpres kedua nanti. Presiden Jokowi nanti dengan enteng bisa menjawab: "Tuh Pak Prabowo, saya sudah tangkap mafia migas".
[***]Penulis adalah pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
