Di pertengahan tahun 90-an namanya muncul di jagat dunia politik sebagai aktivis mahasiswa yang kerap menentang kebijakan Orde Baru.
Keluar masuk jeruji besi pernah dilakoninya sebagai pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Budiman Sudjatmiko, politisi asal Cilacap yang pernah divonis 13 tahun penjara karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Namun, Budiman akhirnya hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.
Pada akhir 2004 ia bergabung ke PDI Perjuangan, dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sebuah organisasi sayap partai.
Saat ini, Budiman duduk di kursi anggota Komisi II DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Komisi II sendiri membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
"Perjuangan ide itu berhasil kalau dia jadi hukum, jadi aturan, kalau dia kemudian dilembagakan. Kalau sekarang di era revolusi industri 4.0, ide itu diteknologikan. Artinya itu bisa menjadi pranata kalau kita ada di kekuasaan," ucap Budiman kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/1).
Pemilihan Legislatif 2019 nanti, Budiman akan kembali maju mencalonkan diri dari dapil berbeda. Budiman akan bertempur di 'dapil neraka', Jatim VII yang meliputi Pacitan, Trenggalek, Madiun, Ponorogo dan Magetan.
Di Dapil ini Budiman akan berhadapan dengan putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhy Baskoro (Ibas) dan koleganya sendiri Johan Budi SP yang kini menjabat sebagai Jurubicara Presiden Joko Widodo.
Berbekal modal sosial yang dimilikinya, Budiman tidak merasa gentar. Aktivis dikenal aktif memperjuangkan pedesaan dan petani selama menjadi wakil rakyat.
"Saya sejak tahun 1990 sudah mengadvokasi pedesaan dan petani. Ketika saya masuk DPR, saya baru bisa bikin UU Desa. Sebelumnya saya demo berkali-kali di luar, ya mentok dipukuli, disetrum, segala macam
kan gak jadi apa-apa," terang Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa ini.
Diakuinya memang tidak mudah menggolkan ide-idenya. Berbagai perdebatan, kompromi dan tawar menawar harus bisa dilewati.
"Apa yang kamu lakukan di politik jangan libatkan uang untuk dirimu. Kalau libatkan keuntungan pribadi untuk kepentingan politik boleh dan wajar-wajar saja.
Currency-nya orang politik itu kekuasaan, tapi kalau
currency-nya orang politik itu duit itu yang salah," tuturnya.
Keberhasilannya menggolkan dana desa bukan berarti tanpa godaan.
"Mau iseng bisa saja iseng, ngomong ke kades-kades ‘
eh kita lagi berjuang untuk dana desa, nanti kau aturlah, Rp 1 juta rupiah per desa meleset
dikit masak ketahuan? Bayangkan kalau Budiman dapat Rp 1 juta dari 1 desa per tahun dan itu ada 4 ribu, berarti setahun saya kira-kira punya Rp 4 miliar dan saya sudah ongkang-ongkang, apakah itu menggoda bagi saya? Tidak,†tegas Budiman.
[wid]
