Berita

Budiman Sudjatmiko/Net

Budiman Sudjatmiko, Jangan Libatkan Uang Di Politik

JUMAT, 18 JANUARI 2019 | 08:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Di pertengahan tahun 90-an namanya muncul di jagat dunia politik sebagai aktivis mahasiswa yang kerap menentang kebijakan Orde Baru.

Keluar masuk jeruji besi pernah dilakoninya sebagai pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Budiman Sudjatmiko, politisi asal Cilacap yang pernah divonis 13 tahun penjara karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Namun, Budiman akhirnya hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.


Pada akhir 2004 ia bergabung ke PDI Perjuangan, dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sebuah organisasi sayap partai.

Saat ini, Budiman duduk di kursi anggota Komisi II DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Komisi II sendiri membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.

"Perjuangan ide itu berhasil kalau dia jadi hukum, jadi aturan, kalau dia kemudian dilembagakan. Kalau sekarang di era revolusi industri 4.0, ide itu diteknologikan. Artinya itu bisa menjadi pranata kalau kita ada di kekuasaan," ucap Budiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/1).

Pemilihan Legislatif 2019 nanti, Budiman akan kembali maju mencalonkan diri dari dapil berbeda. Budiman akan bertempur di 'dapil neraka', Jatim VII yang meliputi Pacitan, Trenggalek, Madiun, Ponorogo dan Magetan.

Di Dapil ini Budiman akan berhadapan dengan putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhy Baskoro (Ibas) dan koleganya sendiri Johan Budi SP yang kini menjabat sebagai Jurubicara Presiden Joko Widodo.

Berbekal modal sosial yang dimilikinya, Budiman tidak merasa gentar. Aktivis dikenal aktif memperjuangkan pedesaan dan petani selama menjadi wakil rakyat.

"Saya sejak tahun 1990 sudah mengadvokasi pedesaan dan petani. Ketika saya masuk DPR, saya baru bisa bikin UU Desa. Sebelumnya saya demo berkali-kali di luar, ya mentok dipukuli, disetrum, segala macam kan gak jadi apa-apa," terang Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa ini.

Diakuinya memang tidak mudah menggolkan ide-idenya. Berbagai perdebatan, kompromi dan tawar menawar harus bisa dilewati.

"Apa yang kamu lakukan di politik jangan libatkan uang untuk dirimu. Kalau libatkan keuntungan pribadi untuk kepentingan politik boleh dan wajar-wajar saja. Currency-nya orang politik itu kekuasaan, tapi kalau currency-nya orang politik itu duit itu yang salah," tuturnya.

Keberhasilannya menggolkan dana desa bukan berarti tanpa godaan.

"Mau iseng bisa saja iseng, ngomong ke kades-kades ‘eh kita lagi berjuang untuk dana desa, nanti kau aturlah, Rp 1 juta rupiah per desa meleset dikit masak ketahuan? Bayangkan kalau Budiman dapat Rp 1 juta dari 1 desa per tahun dan itu ada 4 ribu, berarti setahun saya kira-kira punya Rp 4 miliar dan saya sudah ongkang-ongkang, apakah itu menggoda bagi saya? Tidak,” tegas Budiman.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya