Berita

Thailand/Net

Dunia

Persiapan Belum Matang, Pemilu Thailand Ditunda?

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 22:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemilihan umum Thailand untuk mengakhiri pemerintahan militer tampaknya haru ditunda. Pemilu rencananya akan digelar pada 24 Februari mendatang. Namun diperkirakan tanggal itu terpaksa mundur hingga bulan Maret.

Begitu kata dua pejabat anonim di Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan kepada Reuters pada hari Selasa (15/1).

Komisi Pemilihan Umum Thailand belum secara resmi mengumumkan penundaan tersebut, tetapi dua pejabat senior pemilihan umum itu mengatakan bahwa tidak mungkin mengadakan pemilihan pada 24 Februari, seperti yang diumumkan bulan lalu.


Junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan satu bulan karena penjadwalan bentrokan dengan penobatan raja pada bulan Mei.

"Pemilihan 24 Februari tidak dapat terjadi karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya," kata seorang pejabat senior komisi tersebut.

"Sekarang ada dua kemungkinan tanggal 10 Maret atau 24 Maret," kata pejabat itu.

Upacara penobatan untuk Raja Maha Vajiralongkorn telah dijadwalkan untuk digelar pada 4-6 Mei, dan pemerintah Thailand mengatakan akan ada ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan tiga hari setelahnya.

Dua partai politik terbesar mengatakan mereka tidak keberatan dengan penundaan itu.

Di bawah hukum, Komisi Pemilihan harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam waktu 60 hari pemungutan suara, dan parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari dari hasil pemilihan dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya