. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Hero Supermarket Tbk membuktikan bahwa gelombang PHK sedang terjadi.
Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (14/1). Dia menanggapi laporan adanya ratusan orang kehilangan pekerjaan di Hero.
Baca: Pekerja Di-PHK Sepihak, KSPI Minta Hero Supermarket Jalankan Isi PKB
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK. Namun Said Iqbal menegaskan bahwa data tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Berikut catatan KSPI terkait beberapa kasus PHK yang terjadi sepanjang tahun 2018:
Pertama, di Serang, Banten, dilaporkan PHK terjadi di PT. Alcorindo (sekitar 600 orang buruh di-PHK), PT. RWA (sekitar 660 orang buruh di-PHK), PT. Grand Pintalan (sekitar 50 orang buruh di-PHK), kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh.
Kedua, di Bogor, Jawa Barat, PT. IKP tutup menyebabkan sekitar 600 orang buruh ter-PHK. Sementara PT. Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, dimana 300 orang buruh terancam kehilangan pekerjaan.
Ketiga, di Jakarta, PHK juga terjadi di PT. FNG yang mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, di PT. Pasindoi sekitar 56 orang buruh.
Keempat, PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta. Dimana tutupnya PT. OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di-PHK, PT. Dada Indonesia menyebabkan 1.300 orang buruh di-PHK, dan PT. Iljunsun menyebabkan 1.400 orang buruh di-PHK.
Kelima, di Subang, tutupnya PT. Hanson Yeol menyebabkan 3.100 orang buruh ter-PHK. Sedangkan di Cimahi, PHK terjadi di PT. SN (garmen) mengakibatkan 400 orang buruh kehilangan pekerjaan.
"Selain data-data di atas, masih banyak yang saat ini dalam proses pencatatan. Dari tiga pabrik di Purwakarta saja, telah terjadi PHK di PT OFN 1.800 orang, PT. Dada Indonesia 1.300 orang, dan PT Injunsun 1.400 orang. Bagaimana mungkin Menaker mengatakan di seluruh hanya 3.362 orang buruh di-PHK?" tegas Said Iqbal.
Menurutnya, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus-kasus PHK yang terjadi. Jika hal ini dibiarkan, tahun 2019 hingga 2020, Said Iqbal memprediksi akan semakin banyak buruh yang di-PHK. Apalagi revolusi industri 4.0 sudah di depan mata.
"Menaker tidak siap menghadapi revolusi industri 4.0. Persiapan yang dilakukan sejauh ini terkesan hanya berkutat pada sosialisi mengenai apa itu revolusi industri 4.0. Pada tugas Menteri bukan sekedar melakukan sosialisasi," kritik Said Iqbal.
Lebih penting dilakukan adalah membuat regulasi terkait revolusi industri dan bagaimana memproteksi agar tidak terjadi PHK besar-besaran akibat revolusi industri.
"Menyajikan data PHK saja tidak akurat. Bagaimana bisa menghadapi gelombang PHK di berbagai sektor industri akibat revolusi industri 4.0. Apalagi berdasarkan kajian McKinsey Global Institute, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan otomatisasi," tambah Said Iqbal.
Berdasarkan catatan KSPI, sektor industri yang akan terancam meliputi garmen, tekstil, elektronik, otomotir, farmasi, industri baja dan semen.
[rus]
