Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.
Melansir laman Kemenlu, sesaat lalu (Kamis, 3/1), Wakil Tetap RI pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, telah memancangkan bendera Indonesia di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Rabu (2/1).
Ditunjuknya Indonesia melalui perolehan dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB hasil pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB bulan Juni 2018 lalu.
"Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia," ungkap Djani.
Sejak 1 Januari 2019, Dubes Djani telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal, Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267, dan akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988, serta akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.
Selain Indonesia, anggota DK PBB negara lainnya yaitu AS, Inggris, Perancis, Rusia, RRT, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.
Di samping isu global lainnya, Indonesia juga akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektifitas misi perdamaian PBB (UN Peace Keeping Operations) seiring Indonesia sebagai negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Keamanan PBB.
Selain Indonesia, negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaannya di DK PBB pada periode yang sama adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, Jerman. Negara-negara tersebut akan menggantikan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yaitu: Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Belanda dan Swedia.
Indonesia di DK PBB merupakan keanggotaan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
[jto]
