Berita

Foto:RMOL

Nusantara

2.460 PNS DKI Bolos Di Hari Pertama Kerja 2019

RABU, 02 JANUARI 2019 | 17:51 WIB | LAPORAN:

. Hari pertama kerja di tahun 2019, sebanyak 4.494 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak masuk.

Dari total yang tidak masuk, sebanyak 2.034 pegawai memberikan keterangan. Seperti, pegawai yang sakit sebanyak 102 orang, cuti melahirkan sebanyak 89 orang, cuti dinas luar 368 orang dan lain-lain.

Selabihnya yaitu sebanyak 2.460 PNS tidak masuk kantor tanpa keterangan alias bolos. Data diperoleh berdasarkan absensi tersebut dihimpun per pukul 09.49 WIB.


Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Wahyono menyampaikan, nantinya para pegawai yang tidak hadir akan dijerat hukuman berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sesuai dengan aturan yang beralaku.

"Ada 2.460 pegawai yang tidak hadir dari total pegawai di Pemprov DKI Jakarta sebanyak 65.332," kata Wahyono di Balaikota, Jakarta, Rabu (2/1).

Lebih lanjut, Wahyono menyebutkan, potongan TKD bisa mencapai 3 hingga 4 persen per harinya. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 409/2016 tentang Tunjangan Daerah.

Dan ada tiga tingkat hukuman disiplin yang akan diberikan kepada pegawai yang seringkali bolos. Ketiga tingkat hukuman yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

"Kalau ringan, tidak masuk tanpa keterangan selama lima hari dalam setahun maka akan mendapat teguran lisan dan tidak menerima TKD selama satu bulan. Paling berat pemberhentian secara terhormat, tapi tetap masih menerima gaji pensiun," tutup Wahyono. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya