PEMILIHAN Umum (Pemilu) serentak 2019 yang akan datang seyogyanya menjadi sebuah perhelatan kegembiraan bangsa.
Pemerintahan yang sedang berjalan menuju akhir masa jabatan sepantasnya sejak awal sudah memperoleh kesepakatan untuk menyelesaikan masa tugasnya dengan baik. Dan warga bangsa akan menyambut pergantian pemerintahan (belum tentu pergantian presiden) dengan penuh suka cita.
Akan tetapi apa yang diungkapkan diatas pada kenyataannya tidak demikian. Polarisasi kekuatan politik yang direpresentasikan oleh partai politik menempuh jalan lain. Kedua kubu politik sebagai penyambung lidah rakyat seakan mengalami disrupsi identitas alias tercerabut dari akar ideologi bangsanya.
Kedua kubu kontestan ditengarai sejak dini sudah terjebak ke dalam perebutan kekuasaan bertempo tinggi dengan semangat "hidup atau mati". Kontestai politik yang meniscayakan Pemilu sebagai wadah moderat digeser menjadi ladang pembantaian (killing field) terhadap yang bersuara berbeda.
Tinggi rendahnya langgam irama politik di masyarakat ditentukan besar kecilnya dinamika politik yang terjadi di Senayan. Yang menjadi masalah karena sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah mengalami sandungan politik. Ini efek politisasi ekstrem antar fraksi. Kejernihan berpikir dan peran akal sehat dipinggirkan oleh nafsu duel berbasis semangat politik identitas.
Sesungguhnya praktik politik identitas tercipta dan dimunculkan oleh sengketa dua "ideologi" dari dua kubu politik berbeda. Padahal sesungguhnya serupa tapi tidak sama. Politik identitas yang mewarnai perjalanan politik paska Pemilu 2014 bermuara lahirnya dua kubu, Koalisi Merah Putih (KMP) menempatkan Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra sebagai tokoh puncak. Sementara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menokohkan Jokowi, sang petahana - yang bukan pemimpin partai politik papan atas.
Jelas cara ini adalah sebuah tehnik sandera menyandera pendorong politik. Merebaknya politik identitas sumbernya bukan masyarakat. Justru oleh politisi itulah sendiri. Pengistilahan itu menggelinding ke luar gedung parlemen Senayan. Menyeret masyarakat akar rumput masuk ke dalam perangkap pembelahan dua kubu yang tiada ujung.
Kubu yang satu selaku petahana yang dipastikan sebagai identitas calon yang masih berkuasa sekaligus kandidat capres. Yang disebelah sana diberi identitas penantang atau disebut juga sebagai oposisi.
Petahana terbebani tugas menjajakan hasil kerja pemerintahannya kepada masyarakat. Pada saat yang sama membujuknya agar kembali mau memberinya mandat. Kubu penantang menggenjot aktivitas dengan janji kinerja akan lebih baik dari petahana. Pada saat yang sama mencoba membongkar berbagai kelemahan petahana yang dibungkus tim sukses bidang perawatan pencitraan.
Politik identitas yang tercipta dari dalam gedung parlemen itu mengalami eskalasi yang esktrem di tangan relawan dan tim sukses. Konflik dan ketegangan yang pecah di ruang publik dikarenakan ulah tengik tim sukses atau relawan atau para juru bicara.
Dari sinilah sebenarnya bermula "bencana" ancaman perpecahan bangsa. Semangat yang meluap dari relawan dan tim sukses banyak yang overdosis. Dipicu semangat pengumpulan insentif elektoral relawan dan tim sukses banyak yang offside. Berdampak negatif menjadi bumerang: menggerus nilai citra diri kandidat itu sendiri.
Untuk memberikan daya tarik sensualitas politik kepada rakyat yang mayoritas berposisi rabun politik, agenda perburuan insentif elektoral berubah menajadi ajang goreng-menggoreng simbol primordial yang bermutasi membentuk koalisi persamaan agama, suku, golongan dan budaya. Membuat politik identitas mengeras. Menemukan bentuknya yang keliru.
Politik identitas merambah masyarakat akar rumput di wilayah bebas politik. Merasa tidak cukup hanya dengan propaganda dan provokasi sentimen primordial, akhirnya terjadi eskalasi disrupsi menjadi penyogokan materi yang dikenal sebagai politik uang (money politic) yang dibungkus dalam acara kunjungan kerja atau tatap muka.
Apabila politik identitas makin marak dan meresahkan, siapakah yang harus dipersalahkan? Apakah politik identitas adalah sebuah pelanggaran hukum? Haruskah ditemukan siapa yang mesti bertanggung jawab lalu ramai-ramai diadukan ke Bareskrim Polri?
Sangat disesalkan karena ekses politik identitas mendorong merebaknya permusuhan sesama warga hanya karena perbedaan pilihan politik. Memperluas wilayah terdampak ujaran kebencian. Menumbuhkan kegemaran adu domba dan fitnah dimana-mana. Pada akhirnya kriminalisasi menjadi subur dan saling melapor menjadi kegiatan baru komunitas relawan.
Ini adalah sebuah resonansi destruktif di dalam tubuh sebuah bangsa yang berbudaya tinggi. Semua ini adalah jalan sesat pembusukan demokrasi. Dengan pemandangan dan fakta suram dan getir seperti ini, Indonesia semacam apakah yang akan kita wariskan kepada generasi muda kita kelak?
Lonceng peringatan perlu dibunyikan kepada elite pemimpin bangsa ini. Hentikan perburuan kekuasaan yang malah cenderung merendahkan derajat hakekat kekuasaan itu sendiri.
Tidak ada salahnya belajar dari kesalahan demi mengembalikan kemudi bangsa ke arah yang benar sesuai cita-cita para pendiri bangsa ini.
Seperti kata Mahatma Gandhi, "kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan, sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorang pun mengetahuinya".
[***]Penulis adalah wartawan senior dan pengamat sosial budaya.
